Terkait dengan pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, Din Syamsuddin mempertimbangkan untuk ikut dalam gerakan aksi demonstrasi bersama masyarakat menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).Â
Kata Din kepada CNN Indonesia.com, 12/10,"KAMI atau saya pribadi sebagai Presidium KAMI, boleh jadi ikut dalam gerakan rakyat/umat, seperti banyak permintaan, jika kezaliman, takabur, dan ketidakadilan merajalela,".
Pernyataan tegas Din Syamsuddin tersebut menjadi sorotan buat kita karena kata kezaliman, takabur dan ketidakadilan yang disampaikan beliau apakah benar dilakukan pemerintah?.
Kalau mau ikut demonstrasi sebenarnya boleh-boleh saja tapi ingat KAMI jangan mengkaitkan dengan alasan berbeda politik karena selama ini KAMI sangat vokal mengkritik pemerintah apalagi Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi jadi bulan-bulanan kritik KAMI padahal pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dibuat juga oleh DPR. Harusnya kalau mau adil DPR juga dikritik KAMI.
Kalau hanya berlandaskan politik saja maka bisa jadi kemarahan publik berkembang karena berbeda pandangan politik dengan KAMI.
Apalagi sampai terjadi demonstrasi yang berujung ricuh maka itu semakin membuktikan bahwa demokrasi kita belum berjalan sesuai keinginan dan cita-cita. Masih terkesan bar-bar dan main hakim sendiri.
Ditambah lagi, ada dituding KAMI menunggangi aksi demonstrasi para buruh dan mahasiswa yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Agar tidak menimbulkan fitnah dan opini negatif publik, alangkah baiknya pihak kepolisian menelusuri, menyidik kejadian itu apakah benar KAMI adalah bagian dari aktor demonstrasi besar-besaran pengesahan UU Cipta Kerja Tersebut.
Hal itu penting sekali agar tidak ada pembunuhan karakter dari KAMI yang bisa membuat tuduhan yang mengecewakan dan merusak nama baik KAMI.
Bukan itu saja, dikabarkan Ketua KAMI kota Medan Khairi Amri ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang berujung ricuh di Medan (CNN Indonesia.com, 12/10).
