Mohon tunggu...
Juan Manullang
Juan Manullang Mohon Tunggu... Penulis - Penulis Lepas

Alumnus FH Unika ST Thomas Sumut IG: Juandi1193 Youtube: Juandi Manullang

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Ajakan Fadli Zon agar Jokowi Merenung dan Inkonsistensi Penegakan Hukum

5 Oktober 2020   00:18 Diperbarui: 5 Oktober 2020   00:28 158
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: Foto Sindonews.com

Selama masa Pandemi Covid-19 ini yang menjadi bulan-bulanan kritik adalah pemerintah pusat, selanjutnya disusul pemerintah daerah. Begitu kasihan bila kita lihat pemerintah pusat kita terutama Presiden Jokowi dan Pak Terawan Agus Putranto sebagai Menkes selalu dicecar kritikan, bahkan seorang Terawan baru-baru ini viral karena dinantikan seorang Najwa Shihab di sebuah bangku kosong untuk hadir di acara Mata Najwa untuk berbincang seputar Pandemi Covid-19.

Padahal, sebenarnya kritik keras tersebut tidak bisa hanya kepada pemerintah  pusat saja, tetapi kepada seluruh bangsa Indonesia pun hal itu perlu dilakukan. Karena, kerja keras menangani Pandemi Covid-19 harus diikuti dan dibantu oleh masyarakat sebagai elemen yang menghuni sebuah negara.

Kali ini, menarik mencermati pernyataan Fadli Zon meminta agar Presiden Jokowi merenungi tentang Inkonsistensi kebijakan-kebijakan pemerintah di tengah Pandemi Covid-19 yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan rakyat.

"Inkonsistensi kebijakan kesehatan, politik, ekonomi dll di era Pandemi hanya menimbulkan ketidakpercayaan rakyat. Lalu dunia pun tak percaya kita serius tangani Covid-19. Pak Jokowi mohon direnungkan, kata-kata tak mencerminkan perbuatan di lapangan, sungguh berbeda," kata Fadli melalui akun Twitter-nya @fadlizon, 4/10 via Sindonews.com.

Sebenarnya, bukan hanya Presiden Jokowi yang merenung tapi kita juga perlu merenung apalagi para calon kepala daerah yang berkampanye dengan mengundang banyak massa perlu merenung bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak diperbolehkan maupun mengancam keselamatan rakyat.

Sangat disayangkan sekali, pemerintah pusat disalahkan tapi para pasangan calon yang bertarung di pilkada serentak yang berbuat ulah. Ini tidak adil sebenarnya. 

Karena itulah, ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan harus diberlakukan. Tidak ada pilih kasih terhadap hukuman pelanggar protokol kesehatan.

Pemerintah bukan hanya merenung untuk bagaimana menangani Pandemi Covid-19 dengan baik dan selesai tapi merenung untuk melakukan tindakan tegas bagi pelanggar protokol kesehatan.

Jika tidak, pemerintah pusat terutama Presiden Jokowi yang dibully, diserang dan dicaci netizen maupun oknum masyarakat di media sosial dan media lainnya. Para politisi di luar pemerintah pun akan gencar menyerang dan menyantap segala kekurangan dari pemerintah dalam proses penanganan Covid-19.

Ada benarnya apa yang dikatakan Fadli Zon tersebut agar pemerintah merenung untuk menerapkan sistem penanganan yang baik dan sistem penegakan hukum yang baik selama Pandemi ini. Sekaligus mengajak masyarakat dan politisi kita juga merenung bahwa mereka juga berperan penting menyelesaikan masalah Pandemi Covid-19 bersama-sama.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun