Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko berkomentar mengenai kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) baru-baru ini. Menurut Moeldoko tidak ada yang salah dengan pembentukan kelompok tersebut. "Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang," kata Moeldoko dalam keterangannya.
Lanjutnya, "Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungan," terang dia dilansir dari CNN Indonesia.com, 1/10.
Dari pernyataan tegas tersebut, ada dua hal yang harus diperhatikan, pertama, KAMI harus mematuhi aturan dan himbauan pemerintah saat ini di tengah Pandemi Covid-19. Jangan sampai KAMI memaksakan kehendaknya untuk deklarasi, untuk menggelar acara dengan banyak kerumunan-kerumunan.Â
Dalam hal ini, KAMI harus paham mengenai hal tersebut. Selanjutnya, tetap mengajak relawan-relawan mereka untuk patuh dan taat pada protokol kesehatan yang ada. Itu penting sekali dan harus jadi perhatian semua pihak.
Kedua, jelas bahwa pemerintah memberikan kebebasan penuh buat KAMI dalam membuat gerakan moral. Asal tidak ada konflik yang terjadi akibat deklarasi tersebut. Tidak ada kubu-kubu yang terpecah belah. Nilai-nilai Pancasila yang ada harus ditaati dan dijalankan oleh KAMI dan seluruh masyarakat.
Kami dalam hal ini, diminta cerdas dalam berorganisasi maupun berkomunitas. Negara tidak ada mengekang KAMI tapi lihat situasi dan kondisi. Semoga semua anggota KAMI memahami hal tersebut sebagai bentuk dari peran serta mereka membangun dan menciptakan kedamaian dan kenyamanan di negeri ini.
Apa yang dikatakan Moeldoko itu harus diperhatikan karena ketika dilanggar maka pemerintah akan tegas dan jangan pula KAMI menganggap ketegasan itu karena ada unsur politis atau tindak kesewenang-wenangan. Jadi, penting kepekaan dan kebersamaan kita menjaga negeri ini lebih baik dan lebih maju lagi kedepannya.
Semoga diantara kita dan seluruh anak bangsa bersama-sama menyelamatkan negara dan bangsa dari krisis kesehatan maupun ekonomi yang ada. Mengkritik pemerintah pun harus dengan cara-cara yang baik, beradab dan bisa dipertanggungjawabkan bukan malah menyudutkan. Itulah pelanggaran yang patut diberi sanksi.
Jadi, apa yang disampaikan Moeldoko sudah jelas dan tepat bahwa KAMI diberi kebebasan untuk berpendapat dan menyuarakan aspirasinya di negeri demokrasi ini. Tidak ada yang melarang mereka untuk deklarasi tapi tidak memaksakan kehendaknya demi kepentingan semata.
KAMI jangan menghembuskan isu-isu seksi untuk menyerang pemerintah. Itu adalah kesalahan besar. Jangan pernah mengganggu stabilitas politik politik kita.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
