Mendagri Tito Karnavian pernah mengatakan agar para pasangan calon di pilkada serentak tahun ini ikut dalam berkampanye penanganan Covid-19. Hal itu bila ditegaskan pula Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan bahwa pihaknya telah mengatur sejumlah ketentuan dalam pilkada agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam hal ini ia berharap paslon mendukung aturan tersebut.
Namun, lihatlah pernyataan calon walikota Medan pada pilkada 2020 ini, Akhyar Nasution mengatakan pasangan calon kepala daerah seyogianya bertugas memenangkan pilkada, bukan menangani Covid-19.
"Paslon itu ikut pilkada untuk menang, bukan untuk mengatasi Covid. Itu dulu, filosofinya jangan ditumpah-tumpahkan. Kalau sudah jadi kepala daerah, baru menangani Covid. Tapi pilkada ya tujuannya untuk memenangkan pilkada," katanya melalui konferensi video di CNN Indonesia.com, 25/9.
Bagaimana ini?
 Bagaimana reaksi pemerintah dengan pernyataan Akhyar Nasution ini?. Cobalah kita baca pernyataan itu, sudah terbantahkan semua harapan dan himbauan Mendagri agar para paslon ikut menjadi ikon atau influencer protokol kesehatan di setiap daerah. Atas pernyataan Akhyar Nasution tersebut, apakah pemerintah marah dan memberikan teguran serta sanksi bagi Akhyar bila nanti melanggar protokol kesehatan?.
Kalau sudah seperti itu jawaban beliau, sama saja itu namanya ngeyel terhadap aturan pemerintah. Apa kita biarkan saja seperti itu?. Apakah tidak lebih baik pilkada ditunda saja dulu?. Berarti seorang Akhyar Nasution tidak patuh pada himbauan pemerintah untuk ikut serta menyuarakan dan menyebarkan semangat menerapkan protokol kesehatan di masa Pandemi ini.
Oleh karena itu, layak sekali bila PBNU, Muhammadiyah, para politisi, cendekiawan seperti Azyumardi Azra dan tokoh nasional lainnya menghimbau dan menyarankan pemerintah menunda pilkada. Hal itu bukan sembarang usul dan himbauan saja tapi punya arti yang mendalam dan menyelamatkan rakyat.
Lihatlah sekarang seorang calon walikota Medan Akhyar Nasution saja sudah berbicara begitu, bagaimana lagi masa kampanye kedepannya?. Sudah pasti massa pendukung, loyalis dan masyarakat akan datang menyaksikan kampanye beliau.
Kalau kampanye secara virtual diterapkan secara tegas dan menyeluruh, mungkin saja akan minim massa kampanye. Namun, Â apakah bisa dipastikan seluruh calon kepala daerah akan mematuhi kampanye virtual?. Siapa biasa memastikan hal tersebut?.
Disinilah pentingnya kerjasama kita semuanya, yaitu pemerintah pusat, daerah, para calon kepala daerah dan masyarakat. Buang segala ego, kengeyelan-kengeyelan dan keras kepala kita hanya pada satu tujuan yaitu Indonesia sehat dan bebas dari Covid-19.
Penulis sendiri miris membaca pernyataan Akhyar Nasution tersebut. Beliau mengatakan pula bahwa penanganan Covid-19 ada di tangan pemerintah dan tidak bisa menumpahkan penanganan pada paslon. Begitu menyedihkan sekali pernyataan tersebut. Melawan Covid-19 bukan hanya tugas pemerintah saja tapi seluruh elemen bangsa baik itu pejabat negara, daerah maupun para pasangan calon itu sendiri.
