Pilkada serentak tahun 2020 ini sebaiknya tidak dijadikan ajang untuk bertarung visi dan misi politik saja jika nanti terpilih jadi kepala daerah, tetapi harus dimasukkan visi dan misi melawan dan menghentikan Pandemi Covid-19.
Masa Pandemi Covid-19 sudah sangat keterlaluan dan meresahkan. Tingkat penyebaran juga makin meningkat. Kalau dibiarkan bisa sampai jutaan kasus orang yang terinfeksi Covid-19 bahkan sampai bertahun-tahun kita akan terus begini. Kalau tidak dilawan maka hancurlah juga kehidupan kita baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lainnya.
Sebab itu, wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta para calon kepala daerah menjadi ikon protokol kesehatan Covid-19. Menurut Azis, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibutuhkan untuk mendorong para calon menjadi influencer akan pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan dalam tahapan-tahapan pilkada.
Pertanyaannya, maukah para calon kepala daerah mengampanyekan protokol kesehatan dan jadi ikon protokol kesehatan tersebut?. Sampai saat ini kita belum menemukan kampanye protokol kesehatan tersebut. Tak tahu apakah kedepannya akan ada kampanye tersebut.Â
Kita tak mau yang dikampanyekan hanya janji-janji politik semata tapi tidak ada ajakan agar masyarakat rajin menerapkan protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak.
Hal itu sangat bermanfaat tentunya karena pemerintah masih bersikeras akan melaksanakan pilkada di tengah Pandemi. Sudah banyak penolakan tapi belum ampuh untuk menggerakkan hati pemerintah menunda pilkada.
Padahal, pilkada di tengah Pandemi tidak akan menjamin demokrasi berjalan baik. Pilkada di tengah Pandemi hanya akan membuat masyarakat takut datang ke TPS. Jadi, harus ada niatan untuk menunda. Kalau tidak, ada opsi untuk penerapan sistem protokol kesehatan yang baik diterapkan.
Tiap-tiap daerah dan calon kepala daerah harus bisa memberikan kesadaran penuh masyarakat terhadap protokol kesehatan. Jika boleh kampanye dilakukan secara virtual saja tanpa harus melibatkan masyarakat. Kalau tidak, maka sia-sialah peran kita melawan Pandemi ini.
Sudah ada juga opsi-opsi lain yang diberikan para pakar jika pilkada harus diterapkan di tengah Pandemi. Ada yang mengatakan agar pilkada dilaksanakan terlebih dahulu di daerah zona hijau. Jadi, pilkada dibagi-bagi, terlebih dahulu di daerah zona hijau sampai daerah zona merah mengalami penurunan tingkat penyebaran.
Hal itu juga bisa diserap dan dijadikan masukan oleh pemerintah. Terlebih lagi, para pasangan calon yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan tidak jadi ikon protokol kesehatan diberikan sanksi tegas seperti didiskualifikasi melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
