Isu demokrasi ini harus kita seriusi dan bicarakan lebih lanjut bagaimana tahapan agar hal ini tidak semakin membudaya. Apakah kita mau melawan ini?. Tentu kita harus melawan.
Partai politik sebagai kendaraan politik si calon kepala daerah sangat layak bila kita harapkan berperan mencegah kadernya yang diusung untuk menolak tawaran "cukong" untuk kepentingan pribadinya.
Partai politik harus tegas untuk membicarakan hal ini dan memberikan sanksi tegas bagi kader yang diusung kalau kedapatan dibiayai "cukong" maju dalam pilkada.
Selanjutnya, Bawaslu dan kita masyarakat Indonesia harus saling bantu membantu untuk mencegah hal buruk ini terjadi di pilkada kita.
Terutama Bawaslu di setiap daerah harus sering berpatroli demi mendapatkan oknum-oknum yang dibiayai "cukong" tersebut dan masyarakat juga ikut dalam memberikan informasi andai kedapatan kepala daerah melakukan aksi, berbincang-bincang maupun transaksi uang antara si calon kepala daerah dan "cukong".
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H