Kesehatan dan Ekonomi, Diduelkan atau Diduetkan?

Pandemi Covid-19 ini merupakan masalah sulit yang sulit dipecahkan dan diselesaikan. Karena dampaknya begitu luas dan merambah sampai ke bidang-bidang kehidupan seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan lainnya.

Akan tetapi, bukan berarti kita menyerah terhadap Pandemi tersebut dan membiarkannya makin masif menginfeksi rakyat Indonesia. Kita harus bersatu dan melawan Pandemi.

Pada saat ini, kita sedang dihajar masalah kesehatan dan ekonomi dimana keduanya begitu penting dan sama-sama sedang diselesaikan.

Antara ekonomi dan kesehatan keduanya penting dan harus diperhatikan dan diselesaikan dengan baik.

Diduetkan atau diduelkan?

Pertanyaannya, ekonomi dan kesehatan diduetkan atau diduelkan?. Jawabannya adalah diduetkan. Sebagaimana anggota DPR Marwan Jafar mengingatkan semua pihak agar tidak ada pembenturan antara faktor kesehatan dan ekonomi dalam proses atau upaya pengendalian Covid-19.

"Madzhab kesehatan dan ekonomi harus diduetkan, jangan diduelkan," kata Marwan dilansir dari Netralnews.com, 13/9. 

Jelas bahwa ekonomi dan kesehatan itu tidak bisa dipisahkan di tengah Pandemi Covid-19 ini.

Bayangkan saja, kalau fokus pada kesehatan saja, maka terjadi ketidakseimbangan, apalagi PSBB terus menerus maka yang terjadi adalah terpuruknya ekonomi kita.

Tentu tidak bisa juga sampai berbulan-bulan diterapkan PSBB dan biaya hidup masyarakat sekitar 260 juta ini dibiayai oleh negara semuanya. Tentu harus ada perbaikan ekonomi agar tidak terpuruk dan kolaps. 

Kita sudah lihat bagaimana pemerintah menggelontorkan triliunan rupiah untuk bantuan sosial dan insentif tenaga medis serta lainnya. 

Hingga cara yang tepat diambil pemerintah yakni bagaimana pemerintah akhirnya menerapkan new normal pada bulan Mei-Juni  sebagai bentuk agar ekonomi tetap tertata dan tidak terjatuh jauh hingga krisis ekonomi yang dapat menghancurkan negata ini.

Sikap pemerintah menerapkan new normal serta merta untuk menduetkan dan menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi.

Bila pada hari ini tanggal 14 September 2020 diterapkan PSBB ketat di DKI Jakarta bukan berarti juga pemerintah menduelkan ekonomi dan kesehatan. Akan tetapi, untuk sejenak menekan angka penyebaran agar semakin sedikit dan bisa diatasi.

Lagipula, PSBB pengetatan tidak dilakukan sampai berbulan-bulan dan di seluruh daerah di Indonesia seperti sebelumnya. Cuma di DKI dan dalam jangka waktu kurang lebih dua minggu saja.

Wajar saja hal itu dilakukan oleh pemerintah demi menyelamatkan rakyat. Dan, diingat juga bahwa PSBB ketat bukan berarti menutup semua akses ekonomi ditutup. Tapi seperti rumah makan atau restoran dibuka dengan membolehkan membungkus makanan dan tidak boleh makan di tempat.

Serta ojek online masih bisa beroperasi sebagaimana di dalam pemberitaan demikian. Karena itu, PSBB bukanlah LockDown secara penuh tapi bisa melakukan aktivitas cuma agar diketatkan sedikit. Oleh karena itu, ekonomi dan kesehatan harus diduetkan bukan diduelkan.