Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB DKI Jakarta menuai pro kontra dari berbagai pihak. Ada yang beranggapan bahwa Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta tidak berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan ada pula yang menyindir Anies pencitraan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melarang kadernya, terutama yang menjabat kepala daerah, mengambil keputusan tanpa kebijakan yang matang di tengah Pandemi Covid-19.
Dia mengatakan itu seraya menyinggung pro-kontra rencana penerapan PSBB di DKI Jakarta.
"Tidak boleh grusa-grusu, atau asal ambil keputusan, terlebih hanya untuk pencitraan, atau demi kesan ketegasan," kata Hasto lewat siaran pers dilansir dari CNN Indonesia.com, 12/9.
Apa mungkin pencitraan?
Dari sindiran Hasto tersebut, apa mungkin Anies Baswedan pencitraan?. Kalau penulis pribadi berpandangan sepertinya tidak demikian. Tentu ada yang dilihat oleh Anies selaku Gubernur dimana terjadi kedaruratan Covid-19 di DKI Jakarta sehingga ada niatan tarik rem darurat.
Daripada Anies terus disalahkan akibat maraknya penyebaran Covid-19 dan kematian akibat Covid-19, maka lebih baik tarik rem darurat sampai situasi aman dan lebih terkendali.
Penulis mencermati bahwa murni penerapan PSBB secara ketat seperti sebelumnya sebagai bentuk upaya menyelamatkan nyawa rakyat dari Covid-19 yang semakin merajalela ini.
Cuma, karena ada miss komunikasi Pemda DKI Jakarta dengan pemerintah pusat membuat Anies terus diserang kritik tajam.
Tidak masalah juga kritikan itu. Jadikan saja itu batu loncatan agar lebih baik dan menumbuhkan sense of crisis seorang kepala daerah. Tanpa kritikan maka kita tak akan maju-maju kedepan.
Sebab itu, berjalanlah apa adanya sesuai kemampuan, pemikiran, semoga itu baik untuk rakyat.
