Pilkada serentak tahun 2020 ini menyisakan sebuah tanya, salah satunya adalah mengenai ramainya calon tunggal di pilkada.
Fenomena itu tentu menunjukkan bahwa apakah Indonesia minim sosok pemimpin hebat harapan rakyat? Kenapa, kok marak calon tunggal di beberapa daerah?
Hal inilah yang dinyatakan anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo dalam Diskusi Publik LHKP PP Muhammadiyah Oligarki Parpol dan Fenomena Calon Tunggal yang disiarkan di YouTube Rumah Pemilu, "Apa yang menjadi potensi permasalahan pemilihan dengan pasangan calon tunggal. Pertama adalah mahar politik dengan karakteristik yang didukung oleh banyak parpol," dilansir dari detik.com, 9/9.
Ia mengatakan terdapat kemungkinan terjadi mahar politik apabila terdapat kesengajaan dalam mengkondisikan agar 1 pasangan calon didukung oleh banyak partai politik. Dengan demikian menutup peluang adanya kandidat lawan yang maju di Pilkada.
Apa mungkin?
Menjadi pertanyaan, apa mungkin calon tunggal tersebut memberi mahar politik kepada parpol-parpol sehingga banyak parpol tersebut mendukung satu pasangan calon saja?
Kalau diusut tuntas bisa jadi hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, Bawaslu harus mencari tahu mengenai dugaan mahar politik tersebut. Kalau hanya dibiarkan, maka akan terus berlanjut seperti ini.
Kita semua harus melawan namanya mahar politik karena jika dibiarkan terus menerus maka dampak buruknya pada calon pemimpin yang sudah terpilih bisa jadi melakukan hal-hal yang melanggar hukum, misalnya seperti korupsi dan kasus kejahatan lainnya.
Mahar politik tersebut dapat menyebabkan demokrasi rusak bahkan merusak pilkada dan pemilu kita.
Mahar politik juga dapat membuat efek takut bagi orang lain untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah karena tidak adanya dana yang cukup untuk membayar kepada parpol-parpol.
Jadi, sangat mungkin apa yang dinyatakan oleh Bawaslu tersebut. Maka dari itu, kita berperan mencegahnya dan tidak membebaskan hal tersebut jadi budaya yang tidak pernah padam di negeri ini.
Demokrasi yang kita junjung tinggi harus bisa dirasakan banyak masyarakat termasuk ikut mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Kalau adanya cuma calon tunggal maka dampaknya demokrasi kita disebut masih lemah.
Kita harus cari cara untuk menyukseskan setiap kontestasi politik tanpa harus adanya mahar politik.
Kita harus bersama-sama melawan mahar politik dan calon tunggal. Andai tidak ada lagi partai politik sebagai kendaraan politik seorang calon kepala daerah maka lebih baik dari calon independen saja sebagaimana lawan Gibran Rakabuming di pilkada Solo.
Semakin banyak calon kepala daerah yang mau ikut pilkada maka itu akan menunjukkan demokrasi makin baik. Pertarungan politik juga makin sengit.
Ke depannya, hal seperti ini harus jadi perhatian kita agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi pilkada dan pemilu di Indonesia. Semoga.