Pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi mendapat tanggapan serius dari politisi Gerindra Fadli Zon.Â
Sebelumnya, pernyataan dari Menag Fachrul Razi yang mengatakan pajak radikal masuk ke masjid-masjid, salah satunya melalui anak yang good looking, menguasai bahasa Arab dan hafal Al-Quran. Hal itu disampaikan dalam webinar bertajuk "Starategi Menangkal Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara" di kanal Youtube Kementerian PAN-RB dilansir dari Tribunnews.com, 2/9.
Karena itu, Fadli Zon menyampaikan "Menteri Agama ini pernyataan-pernyataannya sering menimbulkan kecurigaan, salah paham, perselisihan atau malah Islamophobia. Sebaiknya menteri ini diganti saja Pak @Jokowi," tulis Fadli Zon dalam akun Twitter pribadinya.
Atas pernyataan itu, alangkah baiknya sosok pejabat negara tidak mengeluarkan kata-kata atau diksi-diksi yang membingungkan dan membuat tanda tanya besar buat publik.
Perlu diketahui bahwasannya ketika kata-kata itu sulit dimengerti, cenderung menyindir dan ambigu maka akan menimbulkan kecurigaan dan keributan di kalangan masyarakat.
Oleh karena itu, sebaiknya pejabat negara bisa menyaring dan memikirkan terlebih dahulu kalimat yang akan dikeluarkan di ruang publik.
Apalagi menyangkut masalah agama yang sangat sensitif. Itu sangat berbahaya dan bisa mengundang banyak massa berkumpul, bersuara bahkan berkonflik. Karena itu, harus hati-hati sekali berbicara mengenai agama agar keteduhan kita rasakan di negeri ini.
Terkait dengan pernyataan Fadli Zon tersebut, tidak gampang untuk mengatakan seorang menteri atau pejabat negara untuk dipecat. Apa yang disampaikan Menag tidak bisa serta merta beliau diminta untuk mundur.
Kalau karena pernyataan tersebut, masih ada cara lain yang lebih baik dilakukan atau diupayakan yaitu mengingatkan dan mengajak agar tidak mengeluarkan pernyataan yang kontroversi dan membuat masyarakat ribut.
Jadi, baik politisi maupun pejabat negara harus memberikan keteduhan kepada masyarakat. Tidak boleh saling menyerang dan saling berbalas pantun terhadap suatu masalah yang ada.
Politisi dan pejabat negara harus bisa meneduhkan setiap masalah yang ada tanpa membuat masalah baru yang lebih berbahaya lagi.
