Anies Baswedan yang merupakan Gubernur DKI Jakarta bisa dikatakan bahagia ketika DKI didapuk sebagai provinsi paling Demokratis di Indonesia.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat skor indeks Demokrasi (IDI) sebesar 88,29 poin dan menjadi indeks Demokrasi tertinggi di Indonesia selama 11 tahun terakhir.
Raihan itu diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam unggahan di akun Instagram pada Rabu,5/8/2020.
Menurut dia, peningkatan itu didorong oleh perbaikan pada sejumlah aspek. Misalnya, dalam aspek hak-hak politik dari semula 75,42 poin (2018) menjadi 83,86 (2019) atau naik 8,43 poin. Hal itu menurut Anies, antara lain dipicu oleh peningkatan voters turnout (jumlah pemilih) pada pemilu Legislatif 2019, dilansir CNN.
Dengan postingan itu, dapat dikatakan pula "pamer" atas postingan keberhasilan itu. Ya, sah-sah saja sebenarnya asal itu memang sebuah kebaikan.
Patut diapresiasikah?
Atas keberhasilan itu, apakah Anies Baswedan perlu diapresiasi atas capaian demokrasi tersebut?. Ya, boleh juga diapresiasi kalau memang itu suatu kesuksesan seorang Anies.
Namun, tidak cukup sebenarnya survei indeks Demokrasi itu saja. Bisa juga kita awasi dan cermati bagaimana sebenarnya dilapangan apakah memang benar demokrasi di DKI dijunjung tinggi?.
Apakah hak masyarakat mengkritik dan berkomentar terhadap pemimpinnya benar-benar dibebaskan. Dan, apakah memang hak politik masyarakat benar dibebaskan. Bagaimana juga kebebasan berkeyakinan dan lainnya apakah benar-benar dibebaskan juga?.
Perlu juga kita tetap mengawasi hal tersebut agar survei tersebut tetap berjalan sebagaimana seharusnya. Jangan juga dengan capaian itu langsung merasa senang dan melupakan semua kewajiban, hak masyarakat dan melupakan program serta kebijakan Anies selama ini di DKI Jakarta.
Apalagi, DKI masih menjadi daerah yang rawan terpapar virus Corona harus juga diperhatikan dengan baik agar Pandemi pun perlahan bisa habis di negeri ini.
