Mohon tunggu...
Juan Manullang
Juan Manullang Mohon Tunggu... Penulis - Penulis Lepas

Alumnus FH Unika ST Thomas Sumut IG: Juandi1193 Youtube: Juandi Manullang

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Pilkada Serentak Tidak Akan Maksimal di Masa Pandemi Covid-19

25 Juli 2020   22:55 Diperbarui: 25 Juli 2020   22:58 85
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: Tempo/M Taufan Rengganis

Pilkada serentak yang akan digelar pada bulan Desember 2020 ini menuai banyak kontra. Kontranya karena dalam situasi seperti ini, tidak akan efektif namanya gelaran pilkada karena akan mengundang banyak massa dalam proses kampanye.

Apalagi Pandemi Covid-19 ini kita tak tahu apakah Pandemi pada bulan Desember benar-benar sudah habis atau belum. Cuma, jika masih ada akan banyak masyarakat enggan ikut berkampanye.

Menurut pengamat politik asal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai hasil pilkada 2020 tidak akan maksimal.

"Sangat mungkin akan ada semacam apriori dari kepala daerah yang terpilih kalau nggak kerja maksimal. Bisa jadi mantan pecandu, mantan koruptor, karena pilkada ini maklum di tengah krisis," kata Adi dalam diskusi Polemik Trijaya FM dilansir dari Tempo.co, 25/7/2020.

Selain itu, disampaikan juga  meski ada wacana kampanye virtual, hal itu tidak akan maksimal karena masyarakat tidak menghiraukan itu.

"Masyarakat lebih memilih nonton lawak, stand up comedy, kata Adi.

Apa yang disampaikan itu patut jadi perhatian kita terutama pemerintah. Ajang pilkada serentak adalah ajang memilih pemimpin terbaik untuk rakyat. Jadi, sebenarnya harus lebih teliti, lebih selektif dan lebih tertata rapi proses pemilihannya.

Ada benarnya juga yang dikatakan pengamat politik tersebut bahwa pengawasan terhadap para calon juga semakin dibatasi. Bawaslu bekerja juga tidak terlalu bebas keluar rumah atau kantor untuk melakukan pengawasan.

Dalam proses pendaftaran para calon kepala daerah juga terbatas ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses tahapan kampanye juga sangat terbatas. Tinggal beberapa bulan lagi mau digelar pilkada, padahal tahapan kampanye juga belum diketahui kapan.

Belum lagi wacana proses kampanye virtual yang dikatakan diatas akan tidak maksimal karena masyarakat acuh tak acuh dengan itu. Belum tentu masyarakat akan menonton atau menyaksikan kampanye virtual sebab ada juga masyarakat tidak punya laptop atau handphone untuk program kampanye virtual.

Masyarakat akan lebih memilih bekerja saja bisa mendapatkan uang dan menonton serial lawak atau stand up comedy.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun