Saat ini, pemerintah pusat dan daerah sedang gencar-gencarnya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Bukan hanya dalam bentuk sembako tetapi juga dalam bentuk uang sekitar Rp.600 ribu dalam beberapa bulan.
Fakta mengejutkan datang ketika diduga ada oknum Pemda yang menahan pencairan Bantuan Langsung Tunai atau BLT dana desa  yang ditargetkan diterima sebanyak 12 juta Keluarga Penerima Bantuan (KPB).
Dilansir dari CNN Indonesia.com, 22/5/2020 dalam video conference Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT)Â Abdul Halim Iskandar mengungkapkan,"Saya berharap Bupati dan Walikota melepas (kewenangan) sepenuhnya kepada desa agar desa melakukan percepatan BLT desa, jangan dihambat, banyak aturan. Saya dengar ada desa yang sudah mau cair semua (dana) tapi kepala daerah menghentikan dengan berbagai alasan. Ini kami harapkan jangan terjadi, kasihan".
Maksud jangan kasih lepas adalah sebaiknya Menteri PDTT turun tangan atau bekerjasama dengan aparat berwajib dalam mengusut ini.Â
Atau bekerjasama dengan Menteri Dalam Negeri untuk mengusut, ketika ketahuan Gubernur, Bupati/Walikota yang mencoba menghambat pencairan dana desa, bisa segera diberikan teguran atau sanksi atau segera ditindak tegas sesuai aturan hukum yang ada.
Ini persoalannya adalah nasib rakyat banyak yang harus diperhatikan. Ketika masyarakat sangat membutuhkan bantuan, harapnya segera direalisasikan tanpa ada embel-embel apapun.
Pencairan dana harus cepat dan tepat sasaran agar masyarakat merasa terbantu dan dapat menjalankan hidup di masa Pandemi ini.
Pemerintah pusat harus tegas sebagai otoritas tertinggi di negara Indonesia ini. Jangan kasih lepas oknum-oknum yang ingin bermain dalam proses pencairan dana BLT.
Penulis mencermati, celakanya, ada praktik-praktik korup, sehingga memperlambat proses pencairan. Takutnya, ada oknum yang ingin meminta imbalan sedemikian besar agar pencairan segera dilaksanakan.
Ya, bisa jadi demikian. Kita tak tahu dan tak memikirkan kesana. Karena itu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya, lebih baik dicegah praktik korup daripada rakyat yang harus menanggung beban nanti. Lebih baik dicegah daripada terjadi proses hukum yang panjang.
