Tidak Boleh Politisasi Bansos

Bantuan sosial seperti sembako yang diberikan oleh pemerintah tidak boleh dipolitisasi. Pasalnya, itu adalah bantuan sosial yang nilainya luhur dan tak boleh dicoreng dengan tindakan-tindakan yang negatif.

Namanya juga bansos berarti bantuan untuk rakyat, terutama rakyat kecil. Dananya pun dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), ada pula dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan ada juga dari para donatur yang baik hati.

Jadi, tujuan bansos adalah untuk memuliakan manusia yang membutuhkan. Sebagai sebuah bangsa yang besar di negeri yang besar pula di Indonesia ini, kita sudah selayaknya membantu sesama kita dan itu adalah cerminan dari Pancasila itu sendiri.

Jangan dipolitisasi

Penting disadari bahwa bansos itu tidak boleh dipolitisasi. Sekali lagi, tidak boleh dipolitisasi karena itu bantuan yang mulia bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sayang sekali tindakan politisasi bansos di tengah Pandemi Covid-19 ini membuat kita risau dan gelisah.

Pasalnya, ada oknum kepala daerah yang memampangkan wajahnya di barang bantuan sosial.

Dilansir dari CNN Indonesia.com, 29/4/2020, Foto Bupati Klaten Sri Mulyani yang menempel di paket bantuan sosial penanganan virus Corona memantik polemik.

Kejadian bermula dari foto bansos yang viral di media sosial dalam paket bantuan hand sanitizer wajah Bupati Klaten Sri Mulyani.

Bukan itu saja, ada juga surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diselipkan dalam bantuan sosial untuk warga Jakarta.

Paket bantuan sosial (bertuliskan Bantuan Presiden) dikemas di Gudang Food Station Cipinang, ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat

Di tingkat nasional pun sama, bantuan sosial dari pemerintah dengan nama Bantuan Presiden RI.

Dari kejadian ini mengundang komentar publik yang banyak. Pasalnya, kita  sedang tidak berada dalam kontestasi politik. Dan, dalam kontestasi politik pun hal itu tidak dibolehkan karena akan diduga bermain politik uang.

Hal itu seharusnya disadari oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya. Jangan mengambil keuntungan dari Pandemi ini.

Okelah, sudah ada klarifikasi yang diterima dari Bupati Klaten di media online, tapi apapun itu sebenarnya itu salah. Harusnya jeli dalam melihat barang yang ingin dibagikan. Harus ada pengawasan dan tindakan.

Masyarakat jadinya beranggapan itu disengaja oleh oknum tertentu. 

Buat bantuan sosial dari pemerintah pusat yang bertuliskan "Bantuan Presiden RI", harus diklarifikasi juga, apakah itu seizin atau perintah dari Pak Jokowi atau oknum tertentu berinisiatif untuk itu?.

Ini harus jelas tentunya. Karena kita tahu bahwa dana yang dipakai kan dari APBN, harusnya isinya "Bantuan untuk Rakyat Indonesia" atau " Bantuan Rakyat Kecil" dan lain sebagainya.

Sedangkan bantuan dari pribadi orang saja tidak ada tercantum namanya atau embel-embel nama pemberi. Belum ada diberitakan dari media online terpercaya, ada terpampang bansos dari nama donatur pribadi.

Jika ada terpampang nama dan wajah si pemberi, apalagi itu dari pemerintah pusat maupun daerah pasti masyarakat akan berkomentar dan mengkritisi.

Jadi, cara-cara seperti itu jadi bahan evaluasi supaya kita tidak ribut soal politisasi Bansos. Sekarang, rakyat sudah sangat kritis terhadap pemerintah, jadi harus hati-hati. 

Sudah banyak komentar miring mengenai politisasi bansos ini, jadi pemerintah harus memandangnya sebagai kejadian serius.

Rakyat sedang dalam situasi sulit, jangan dipersulit lagi dengan adanya politisasi seperti ini. Kita-kita juga yang rugi nantinya. Harus bijak dalam bertindak dan memberi kebijakan.

Bansos adalah bantuan mulia dari uang rakyat, jadi rakyat memang berhak mendapatkan itu.