Kali ini beredar kabar "perseteruan" antara Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dengan Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani. "Perseteruan" ini yang saya ketahui baru kali ini.
Sangat jarang terjadi sebenarnya "perseteruan" atau silang pendapat antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Sepertinya sangat serius silang pendapat itu, sehingga butuh upaya duduk bersama dalam menyelesaikannya.
Dilansir dari detikcom, 19/12/2019, bahwa pemicunya adalah ketika Gubsu Edy Rahmayadi menyoroti kemiskinan di Tapteng. Edy mengatakan "waktu beliau ke Tapteng dilihat banyak orang miskin disana". Dan, Edy juga mengatakan "Bupati Tapteng tak cocok jadi Bupati, gimana tak miskin rakyatnya. Tak ada sayangnya sama rakyat".
Melihat "perseteruan" seperti ini, tepat bila ada ajakan duduk bersama. Sungguh tak elok bila melihat pemimpin Provinsi dan Kabupaten berseteru, padahal tugas keduanya adalah mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat di daerah.
Kita ketahui bahwa ada namanya otonomi daerah, dimana pemimpin daerah diberi kebebasan mengurusi daerahnya. Segala sumber daya alam dikelola dengan baik bersama SDM yang ada dibentuk untuk menjadi manusia yang berdayaguna.
Akan tetapi, apa yang dilakukan Gubsu Edy Rahmayadi sebenarnya tidak boleh terjadi. Itu adalah "Judge atau penghakiman" terhadap kepala daerah di kabupaten.Â
Sebenarnya hal itu jangan terjadi karena kita sebagai seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang sama. Kalau Pemda setempat berbuat salah memang harusnya ditegur bukan dilakukan hal seperti itu "menjudge" tidak sayang atau tidak peduli rakyat dan sebagainya. Cukup ditegur dan diingatkan sebagai pemimpin provinsi.
"Perseteruan" ini harus segera diselesaikan karena jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi Provinsi Sumatera Utara. Membangun Sumut bermartabat seperti jargon Pak Edy butuh koordinasi maupun kerjasama Pemprov dan Pemkab yang ada. Jika tidak, maka rakyat yang tersiksa. Tanggungjawab keduanya untuk meminimalisir kemiskinan dan pengangguran yang ada dengan menggunakan APBD yang ada dan sudah dianggarkan.
APBD juga digunakan untuk kepentingan rakyat, pembangunan infrastruktur daerah dan peningkatan ekonomi rakyat.Â
Jadi, segeralah untuk berdamai. Tidak akan pernah efektif dan efisien pembangunan suatu daerah bila Pemprov dan Pemda "Berseteru".Â
