Mohon tunggu...
Juan Manullang
Juan Manullang Mohon Tunggu... Penulis - Penulis Lepas

Alumnus FH Unika ST Thomas Sumut IG: Juandi1193 Youtube: Juandi Manullang

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Wakil Menteri Bukan "Pajangan" tetapi Harus Kerja Nyata

29 Oktober 2019   13:40 Diperbarui: 29 Oktober 2019   13:52 30
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY

Beberapa waktu lalu kita sudah menyaksikan pelantikan Wakil Menteri dari beberapa kementerian yang diberi tugas untuk membantu tugas dari Menteri mewujudkan visi dan misi Presiden dan wakil Presiden demi kesejahteraan rakyat.

Ada sekitar 12 wakil menteri yang dihunjuk dan dilantik demi memudahkan tugas para menteri. Nah, sebab itulah, perlu diingatkan bahwa menteri maupun wakil menteri harus bekerjasama dalam menjalankan program dan kebijakannya.

Tidak ada yang boleh bekerja sendiri-sendiri karena baik menteri dan wamen adalah satu kesatuan utuh yang diberikan tugas yang sama oleh Presiden.

Jadi, dalam tulisan ini sebaiknya wamen tidak menjadi "pajangan" atau santer diberitakan "ban serep". Artinya, wamen bukan bersantai-santai, bukan bekerja ketika menteri berhalangan atau ada kegiatan. Tetapi, wamen tugasnya membantu menteri menjalankan sebuah program.

Wamen juga diberikan peluang memberikan pendapat atau pandangannya dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Wamen juga diberikan kebebasan dalam membuat terobosan, inovasi dan gagasan agar dampak positifnya dirasakan masyarakat.

Karena itu, wamen bukan "pajangan" ibarat hiasan dinding, hanya mempercantik ruangan saja. Wamen bukan mempercantik menteri, tetapi melakukan gebrakan dan mobilisasi secara nyata.

Menteri dan wakilnya harus seia sekata, bukan bersebrangan, ketika itu terjadi, maka yang susah adalah rakyat. Jangan sampai ada konflik kepentingan antara menteri dan wakilnya. Ini menjadi catatan bagi menteri dalam kabinet Indonesia Maju.

Contohnya, dalam memudahkan perizinan usaha, para menteri dan wakilnya harus seia sekata untuk memudahkan proses pengurusan izin. Dalam membentuk program kerja juga sama, harus bersama-sama dalam memutuskan konsep kerja dan hal apa yang dilakukan. 

Pandangan yang bersebrangan ini masih mungkin terjadi antar menteri dan wakilnya. Perbedaan pendapat bisa menimbulkan konflik yang menyusahkan rakyat banyak. Harapannya para menteri dan wakilnya memahami hal itu. Keduanya satu dalam kabinet. Punya tugas sama yang harus didiskusikan bersama.

Semoga wakil menteri bisa memberikan perubahan dengan konsep, gagasan dan kerja nyata bersama menterinya, bukan jadi "pajangan" saja untuk meramaikan kantor kementerian. Seluruh rakyat mengharapkan terobosan dalam pembangunan SDM di Indonesia. Semoga itu bisa terjadi.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun