Tegas, Jaksa Agung dari Non Partai Kata Jokowi dan Balasan Surya Paloh

Setelah Jokowi mengatakan bahwa kursi menteri akan diisi 55 persen dari non parpol dan 45 persen dari parpol, selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa Jaksa Agung pun sebaiknya dari non parpol. Memang itu hak prerogatif dari Pak Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Tidak ada yang bisa membantah itu termasuk pimpinan partai politik.

Terkait dengan pernyataan Jokowi tersebut membuat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh angkat bicara.  Beliau mengatakan bahwa Jaksa Agung dari non parpol maupun dari parpol belum tentu lebih baik dalam penegakan hukum. Bisa jadi lebih bobrok juga, katanya (Kompas.com, 16/8/2019).

Terkait pernyataan itu, ada sedikit ketidaksetujuan dari pernyataan Surya Paloh itu. Meskipun beliau mengatakan akan tetap komit untuk mendukung setiap keputusan Pak Jokowi. Okelah kalau begitu. Nasdem terlihat sebagai parpol yang tidak main-main dengan dukungan. Loyalitas tanpa mahar terlihat jelas, sehingga masyarakat paham bahwa Nasdem adalah partai yang ingin perubahan.

Visi berpolitik Nasdem itu tentu sangat disukai rakyat dan menjadi pendidikan politik yang baik. Bisa jadi di 2024 suara Nasdem akan lebih meningkat jauh dari sekarang karena visi berpolitiknya yang baik. Sebab itu, patut kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Nasdem.

Maksud Jaksa Agung non parpol

Saya mampu memahami cara berpikirnya Pak Jokowi dengan menginginkan Jaksa Agung dari non parpol. Maksudnya adalah baik karena dalam proses penegakan hukum, sebaiknya tidak ada kepentingan apapun dan desakan dari siapapun agar penegakan hukum berjalan baik dan lurus demi sebuah kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

Kita bayangkan saja, andai Jaksa Agung dari parpol, maka kesannya ada sosok yang menaungi, melindungi dan membawahinya. Bila ada kasus penegakan hukum misalnya terhadap oknum parpol yang mengusung, maka akan ada kesan pilih kasih atau tumpang tindih, sehingga penegakan hukum menjadi tidak berjalan baik sesuai keinginan rakyat. Saya yakin arah dan maksud dari Pak Jokowi kearah itu.

Penegakan hukum harus berdiri tegak dan tidak ada yang boleh mempengaruhinya. Dan, boleh kita coba Jaksa Agung dari non partai juga karena aturan tidak ada yang mengatakan Jaksa Agung harus dari parpol maupun non parpol. Itu jelas sebenarnya.

Oleh karena itu, sanggahan Pak Surya Paloh yang sedikit itu tidak perlu dipermasalahkan. Toh juga mendukung semua keputusan Presiden Jokowi. Semoga di tengah jalan Nasdem tidak menampakkan kekecewaannya dengan kritikan habis-habisan, apalagi menyerang.