Begitu berbahayanya politik kita bila yang namanya politik uang masih menghiasi sistem politik Indonesia. Siapapun orangnya, baik masyarakat umum, pemerintah, aktivis, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lain sebagainya pasti menolak namanya politik uang. Tidak ada yang suka dengan politik uang karena itu menghancurkan sistem politik kita dan merusak negara ini.
Karena politik uang membuat politisi nantinya ketika memimpin memanfaatkan kesempatan jabatan untuk korupsi dengan tujuan mengembalikan uang yang telah habis karena politik uang. Karena itu, melawan dan menumpas politik uang adalah sebuah keniscayaan.
Terkait itu, Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menduga ada politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Â Wakil DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan dugaan itu berdasarkan informasi dari dua elite politik DKI Jakarta (Kompas.com 15/7/2019).
Apa yang dikabarkan tersebut harus wajib menjadi sorotan mata kita. Isu itu harus diusut tuntas agar tidak menjadi bola api yang membahayakan sistem politik kita. Tolak politik uang itu harus, karena politik uang adalah bibit lahirnya korupsi di Indonesia. Saya sangat berharap untuk duduk menjadi wakil gubernur DKI Jakarta tidak perlu pakai politik uang segala. Itu sungguh melukai hati bangsa juga.
Modus-modus yang dipakai harus ditelusuri dan disidik dan kalau perlu proses hukum pelakunya. Siapapun politisinya harus diproses hukum tanpa ada pilih kasih. Berpolitik tidak ada syarat wajib politik uang dan tidak ada mensyaratkan berkampanye hitam. Jadi, untuk apa memainkan politik uang segala? Apakah agar memuluskan langkah jadi wagub DKI? Apakah uang dapat membeli jabatan?. Sungguh tindakan-tindakan seperti itu tidak mencontohkan politik sehat dan beradab.
Politik uang tidak mencontohkan pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat. Karena politik uang itulah yang akan menghasilkan politik uang yang baru dan politik uang menjadi budaya politik kita. Jadi, sudah saatnya kita lawan politik uang dengan berbagai cara. Penegakan hukum terhadap politik uang harus tegas. Untuk menjadi pemimpin, tidak ada istilah politik uang, tetapi integritas dan kapabilitas yang diminta oleh rakyat. Saya menegaskan dalam hal ini, usut tuntas pelaku politik uang!
