Semakin hari semakin hangat isu-isu minta-minta kursi di pemerintahan baru Jokowi-Ma'ruf Amin. Banyak partai politik yang antusias bila diberi kursi. Ya mungkin lumayan bisa duduk di singgasana pembantu presiden, makin populer, dapat gaji dan bisa menaikkan elektabilitas diri sendiri bila pekerjaan bagus.
Layaklah bila banyak partai politik, apalagi di pihak pemerintah yang meminta kursi menteri lebih banyak. Ada pula yang kemarin lawan politik petahana juga diisukan minta kursi di kabinet. Nah, kali ini saya tidak menyorot kursi menteri, tetapi kursi ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang juga diincar.
Pantaslah diincar, karena ketua MPR setingkat ketua DPR dan menteri juga. Kursi ketua MPR juga empuk dan juga impian banyak pihak. Bila saya diberikan kursi ketua MPR (mimpi sekali-sekali) tentu saya mau dan begitu mau.
Ternyata oh ternyata kursi menteri itu diinginkan ketua umum PKB yang waktu lalu datang ke istana menemui presiden Jokowi dan merekomendasikan 10 menteri dari partai yang dipimpinnya. Ketua PKB sekaligus pengen jadi ketua MPR itu adalah Muhaimin Iskandar.
Dilansir dari Kompas, 6 Juli 2019, bahwa Muhaimin meminta dukungan calon wakil presiden terpilih KH Ma'ruf Amin untuk jadi ketua MPR.
Pak Ma'ruf Amin mendukung karena Muhaimin orang dekat beliau, tetapi perlu dibahas lagi dengan presiden Jokowi dan koalisi parpol lainnya.
Kalau begitu, masih samar-samar atau belum seratus persen ketua MPR akan diduduki oleh Muhaimin Iskandar.  Perlu juga dibicarakan lebih lanjut karena menjadi ketua MPR harus mampu membangun kembali ideologi nasional, perlu penguatan kelembagaan dan upaya moderasi arus utama karena sudah lumayan banyak masyarakat yang terpapar ideologi lain seperti  paham intoleran dan radikalisme ekstrim.
Sulit memang menjadi ketua MPR, sama halnya menjadi ketua DPR dan menteri. Cuma, selama ini saya amati tugas ketua MPR waktu lalu tak terpublikasi apakah berhasil atau tidak. Ya, sudahlah. Untuk era pemerintahan 2019-2024 nanti, harusnya ketua MPR mengambil banyak peran menguatkan ideologi Pancasila dan kecintaan kepada NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
Paham radikalisme dan intoleran masih menjangkit kita, terutama siswa di sekolah maupun remaja. Kita tentu sudah membaca survei yang beredar menerangkan remaja atau siswa sekolah terpapar paham radikalisme maupun intoleran. Guru-guru pun terpapar paham radikalisme dan intoleran sebagaimana survei yang ada. Jadi, Â jangan anggap enteng menjadi ketua MPR.
Perlu kecerdasan dan integritas serta sikap kenegarawanan untuk menjadi ketua MPR. Tugas berat sudah menanti. Jadi, kalau asal-asalan memilih, maka bisa hancur ideologi Pancasila yang diobrak-abrik dengan tingkah laku masyarakat yang lari dari ideologi dan dasar negara.
Saya sepakat perlu dibicarakan lagi sosok ketua MPR yang baru. Pak Muhaimin Iskandar harus menunggu, bersabar dan menerima segala keputusan yang diberikan oleh presiden karena itu hak prerogatifnya.
