Kita akan segera mendengarkan pembacaan putusan yang rencana digelar 27 Juni 2019, dalam artian dimajukan satu hari dari sebelumnya tanggal 28 Juni 2019. Terkait dengan itu, setelah putusan dibacakan kita akan mnegetahui siapa yang menjadi pemenang dan pemimpin Indonesia lima tahun kedepan, sekaligus kita berharap seluruh pendukung dari dua kubu bersatu kembali atau berekonsiliasi, termasuk Prabowo dan Jokowi.
Keterkaitan dengan rekonsiliasi, timbul isu yang menyatakan bahwa Prabowo akan dijadikan Wantimpres atau Dewan Pertimbangan Presiden oleh Jokowi.
Hal itu terkait pernyataan Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini mengatakan tak menutup kemungkinan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto  mendapat jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan Joko Widodo di periode 2019-2022.
Namun direspon juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade bahwa belum ada pembicaraan yang dilakukan Prabowo dengan Jokowi terkait bagi-bagi jabatan (cnnindonesia.com, 25/6).
Kalau kita mencermati, andai Prabowo jadi Wantimpres dan ada misalnya jabatan menteri diberikan kepada politisi Gerindra, maka siapa lagi yang menjadi pengkritik pemerintah? Apakah hanya PKS sajakah yang menjadi pengkritik pemerintah? Artinya, nanti tidak ada keseimbangan dalam pemerintahan, dimana ada pendukung dan ada pengkritik. Sayang sekali kalau begitu.
Tetapi saya tidak sedang memaksakan, semua terserah kepada pihak bersangkutan. Kalau mereka mau masuk ke pemerintahan, ya tidak masalah. Indah sekali kita lihat. Tidak ada lagi ribut-ribut yang membuat kita geram.
Namun, perlu kita cermati juga, apakah Prabowo mau jadi Wantimpres? Bukankah akan turun citra Prabowo itu sendiri bahwa dari semula ingin jadi Presiden, tetapi turun jadi Wantimpres? Takutnya, Prabowo gengsi dengan jabatan Wantimpres tersebut. Saya meyakini beliau tidak bersedia jadi Wantimpres secara beliau adalah ketua umum partai Gerindra sekaligus capres dua kali.
Saya yakin Prabowo tidak bersedia menerima jabatan itu. Bisa jadi, kadernya saja yang diutus untuk menjadi menteri. Tetapi ini belum pasti ya teman. Ini masih pengamatan saya saja. Ini hanya opini saya saja. Kalau teman sekalian sependapat ya tidak masalah dan tidak sependapat juga tidak masalah.
Saya hanya melihat dari sisi politik berdasarkan pengamatan saya. Semua itu belum pasti karena hanya Pak Jokowi dan koalisi saja yang harus berdiskusi dan menyetujui masuknya politisi Gerindra dalam pemerintahan beserta Pak Prabowo.
Salam Kompasianer!
