Penyebab Hunian di Jakarta Mahal

Penyediaan hunian terjangkau dan berlokasi di dalam kota bukanlah mimpi. Kalau kita bisa mengurai, faktor-faktor yang membuat hunian mahal, tentu masalahnya bisa diselesaikan. Biaya konstruksi relatif sama saja baik di pusat kota Jakarta maupun di Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Yang membedakan adalah harga tanah. 

Untuk mensiasati tingginya harga tanah di Jakarta, maka luas lantai dan jumlah unit hunian yang dibangun di suatu persil harus diperbanyak, sehingga harga per meter persegi atau harga per unit hunian relatif lebih terjangkau. Dengan pola pikir perkotaan atau urban, yang disebut "rumah" tidak harus berupa rumah tapak. Sebuah unit rumah susun atau apartemen juga rumah. 

Oleh karena itu, pemerintah di kawasan perkotaan harus lebih banyak mengedepankan konsep hunian vertikal yang compact dengan memaksimalkan tanah yang ada. Tanah-tanah di wilayah strategis, seperti pasar dan dekat stasiun harus berfungsi dan berpendapatan campuran (mixed-use and mixed-income). Sehingga, penghuni mudah terhubung dengan berbagai tempat strategis di kota tersebut melalui transportasi publik massal.

Kolaborasi

Siapapun Warga Negara Indonesia boleh memiliki tanah. Di kebanyakan kota, hampir setiap jengkal tanah sudah dimiliki oleh warga masyarakat, lembaga-lembaga negara, maupun badan usaha milik negara dan milik daerah. Kalau diinventarisir, pemerintah atau negara punya banyak tanah (land bank) di perkotaan. Namun pertanyaannya, apakah tanah-tanah yang dimiliki pemerintah sekarang sudah digunakan optimal? Banyak yang under-utilized.

Kolaborasi antara pemerintah dan swasta dapat menjadi terobosan penyediaan hunian terjangkau di perkotaan. Kenapa tidak kita membangun kawasan mixed use di tanah pemerintah? Biaya konstruksinya dari kewajiban pengembang yang tinggal ditagih saja. Mari berpikir bangunan vertikal. Di lantai bawah: pasar atau terminal. Di lantai atas: rumah susun yang ditinggali masyarakat dari berbagai kelompok pendapatan. Di sekitarnya: ruang terbuka hijau dan berbagai fasilitas umum dan sosial. Tidak jauh dari sana: simpul transportasi massal.

Ini adalah win-win solution yang membutuhkan biaya minim, tapi memberi dampak positif yang besar. Pengembang siap dikoordinasi. Siapkah pemerintah memimpin proses koordinasinya?