Perdana Menteri Belanda Mark Rutte rencananya besok (20-22 November 2013) akan mengunjungi Indonesia untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden RI Boediono terkait hubungan politik dan ekonomi antar kedua negara.
Rutte datang beserta beberapa menteri penting dan delegasi bisnis/perdagangan yang terdiri atas 15 CEO dan pengusaha dari lebih 100 perusahaan besar di Belanda.
Hal itu juga pernah disampaikan oleh Rutte ketika menghadiri undangan KBRI Den Haag pada acara peringatan HUT RI Ke-68 di Wisma Duta, Wassenaar (21/8) yang dihadiri oleh 700 tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Rutte pun mengapresiasi hubungan Indonesia dan Belanda yang sangat kuat di berbagai bidang dan memberikan pengakuan pula atas berbagai pencapaian positif Indonesia.
[caption id="attachment_293228" align="aligncenter" width="450" caption="Mark Rutte saat menghadiri undangan KBRI Den Haag pada acara Peringatan HUT RI Ke-68 di Wisma Duta, Wassenaar "][/caption]
Sosok Mark Rutte sebagai perdana menteri sangat tidak disukai oleh kalangan separatis Indonesia di Belanda, seperti halnya Pemerintah Republik Maluku Selatan (RMS) yang pernah melayangkan surat kepada sang perdana menteri untuk melakukan penangkapan terhadap pejabat Indonesia Nur Hassan Wirajuda pada bulan November 2010 tidak digubris sedikitpun oleh Rutte. Hal itu membuat Pemerintah RMS merana, karena tidak mendapatkan dukungan dari Pemerintah Belanda.
Tokoh RMS John Wattilete saat itu meminta Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menangkap Nur Hassan Wirajuda yang berencana menghadiri pertemuan di Bronbeek, Belanda, karena menurutnya Wirajuda ikut bertanggungjawab atas pelanggaran HAM di Maluku karena pernah menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia selama 8 tahun. Dan jika Pemerintah Belanda tidak memenuhi permintaan RMS untuk menangkap Wirajuda, RMS mungkin akan menggugat Pemerintah Belanda seperti yang pernah dilakukan terhadap Presiden SBY awal Oktober 2010.
Namun ancaman itu pun tidak pernah terjadi, Nur Hassan Wirajuda berlenggang bebas di Bronbeek tanpa ada gangguan dari upaya intimidasi yang dilakukan oleh Pemerintah RMS.
Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Pemerintah Belanda tidak peduli dengan kaum separatis Indonesia di Belanda dan lebih memilih menjaga hubungan yang baik dengan Pemerintah Indonesia. Akan tetapi, jika Pemerintah Belanda membiarkan separatisme Indonesia di negaranya tanpa ada tindakan tegas, maka hal itu juga bukan sesuatu yang bijak dilakukan. Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa "Kelompok separatis ini bila tidak ditangani secara tegas berpotensi merusak hubungan Indonesia dan Belanda."
Potensi inilah yang perlu menjadi renungan Pemerintah Belanda, jangan hanya karena tindakan kaum separatis Indonesia di negaranya maka hubungan kerjasama yang baik di berbagai bidang dengan Pemerintah Indonesia kandas ditengah jalan, seperti halnya Pemerintah Australia kini akibat aksi penyadapan.
Sumber :
- http://ina.indonesia.nl/index.php/all-category/84-asean-multilateral/595-perdana-menteri-belanda-dan-delegasi-bisnis-belanda-akan-kunjungi-indonesia
- http://www.antaranews.com/berita/391912/pm-mark-rutte-apresiasi-hubungan-indonesia-belanda
- http://www.antaranews.com/print/233694/