PERKEMBANGAN ILMU POLITIK
•Plato (427-347 SM) mengemukakan mengenai gejala politik, masih bertumpu pada filsafat. Mengemukakan sistem politik yang ideal melalui REPUBLIC. Filsuf harus dilatih menjadi seorang raja, seorang raja harus merupakan filsuf.
•Aristoteles (384-322 SM) menulis mengenai POLITICS.
Manusia: zoon politicon.
Menganalisa konstitusi negara-negara kota (polis) di Yunani.
Politea sebagai analisis sifat umum kota dan sistem-sistem politik (jalan hidup kota).
Sistem Politik Menurut Aristoteles
Bentuk baik: Kerajaan, Aristokrasi dan Polity.
Bentuk Buruk: Tirani (monarki dengan kepentingan kepala Negara), Oligarki (kepentingan pihak yang kaya), Demokrasi. Pada masa itu demokrasi dikhawatirkan buruk oleh Aristoteles karena ia membayangkan suatu Negara diatur oleh banyak orang (bahkan semua warga Negara) sehingga akan menimbulkan chaos.
Masa Renaisance di Eropa:
Tokoh penting diantaranya:
•Machiavelli menulis Il Princip (The Prince/Sang Penguasa)
Latar belakang pentingnya seorang penguasa yang kuat untuk menertibkan & mendamaikan suku bangsa yang bertikai.
Pemimpin tidak harus bermoral, namun rakyat harus memiliki moral.
Segi negatif tujuan menghalalkan segala cara.
•Thomas Hobbes menulis Leviathan.
Manusia dasarnya homo homini lupus (manusia sebagai pemangsa sesamanya)
Yang kuat yang berkuasa.
Negara harus menjadi Leviathan (monster yang menakutkan) bagi rakyatnya demi tercapainya perdamaian.
Abad XX
Muncul pendekatan tradisional-kelembagaan yang menganut nilai dan norma-norma, filsafat, ilmu terapan, bersifat historis-yuridis dan kwalitatif.
Muncul pendekatan behavioral (tingkah laku) sebagai respon atas pendekatan tradisional-kelembagaan yang menekankan pada fakta, penelitian empiris, ilmu murni, bersifat sosiologis-psikologis dan kuantitatif.
Kalangan tradisional-kelembagaan seperti Eric Voegelin, Leo Strauss, John Hallowell mengkritik pendekatan behavioral dikarenakan behavioral tidak membahas system politik terbaik dan bagaimana masyarakat seharusnya dituju.
Sebaliknya kalangan behavioral seperti Gabriel Almond, David Easton, Karl W. Deutsch mengatakan bahwa pendekatan tradisional-kelembagaan tidak membahas tingkah laku politik, hanya membahas lembaga politik dan tidak bersifat bebas nilai (value free).
Perbedaan kedua pendekatan tersebut kemudian menghasilkan percampuran pendekatan yang dikenal dengan nama pendekatan pasca tingkah laku.
DEFINISI ILMU POLITIK
•Prof. Moh. Yamin
Ilmu Politik sebagai suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan, mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat : sifat hakikatnya, dasar-dasarnya, proses-proses kelangsungannya, luas lingkungannya, dan hasil akibatnya.
•H.D. Lasswell dan A.Kaplan
“Political science is concerned with power in general, with all the forms in which it occurs.” (Ilmu Politik secara umum merupakan kekuasaan dengan segala bentuk yang terkait)
•David Easton Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum.
SISTEM DAVID EASTON:
- Merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari sub-sub sistem yang saling berhubungan dan memengaruhi
- Apabila salah satu sistem berubah maka seluruh sistem berubah
- Sistem politik akan hidup melalui permintaan & dukungan
- Permintaan lebih besar dari dukungan, pemerintah goyah
Dukungan lebih besar dari permintaan, pemerintah stabil
- Feedback merupakan reaksi dari output
- Analisa sistem dapat diterapkan pada negara-negara demokratis, tidak dapat diterapkan pada negara non-demokratis
Maka, konsep-konsep dasar ilmu politik :
1. Negara (state)
2. Kekuasaan (power)
3. Pengambilan keputusan (decision making)
4. Kebijakan (policy, beleid)
5. Pembagian (distribution)
Konsep-konsep pokok :
a. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
b. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelakunya.
c. Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternative sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.
d. Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.
e. Pembagian adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata sehingga timbul konflik.
TUJUAN ILMU POLITIK
Ilmu politik bertujuan untuk :
• Memberikan pemahaman secara integral terhadap politik dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
• Memahami ilmu politik agar dapat mencapai kecerdasan politik.
Kecerdasan Politik, PQ = A + B + C
Political Quetion =
A : Political Thinking (kemampuan berfikir politis dengan mengikuti peristiwa, kemampuan menganalisis)
B : Political Attitude (kemampuan bersikap, politik kecerdasan [inter-intra] dalam mewujudkan pemikiran politik)
C : Political Skills (kemampuan bertindak politik)
• Ilmu politik bertujuan untuk mensejahterakan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memelihara perdamaian dunia.
HUBUNGAN ILMU POLITIK & ILMU SOSIAL
•Pada ilmu sejarah
Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau, untuk diolah lebih lanjut. Berguna untuk mengembangkan politik selanjutnya. Sarjana politik memakai sejarah untuk menemukan pola-pola ulangan (recurrent patterns) yang dapat membantunya untuk menentukan suatu proyeksi untuk masa depan.
•Pada ilmu filsafat
Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta (universe) dan kehidupan manusia. Ilmu politik terutama sangat erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal – mula dan nilai (values) Negara. Membahas persoalan-persoalan politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai (value system) dan norma-norma tertentu.
- ·Pada ilmu sosiologi
Antara ilmu-ilmu sosial, sosiologi-lah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi , sarjana ilmu politik dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial mempengaruhi atau pun dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijaksanaan (policy decisions), corak dan sifat keabsahan politik (political legitimacy), sumber-sumber kewenangan politik (sources of political authority), pengendalian sosial (social control), dan perubahan sosial (social change).
- ·Pada ilmu antropologi
Apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh, maka antrophologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik.
Kaitan Ilmu Politik dengan Ilmu lainnya:
·Psikologi: individu, perkembangan dan identitas
·Geografi: lokasi negara, populasi, sumber daya alam
·Ekonomi: produksi, distribusi, konsumsi
·Teknologi: iptek, internet
·Hubungan internasional: globalisasi, hubungan antara negara
·Hukum/Kewarganegaraan: ide warganegara, prinsip kewarganegaraan
·Politik sebagai suatu disiplin ilmu terkait dengan ilmu lainnya dalam kerangka menghasilkan kebijakan
·Politik merupakan suatu ilmu dalam proses bernegara sehingga tiap keputusan melalui suatu rumusan yang mengacu pada UUD bagi kebaikan sebagian besar masyarakat
·Prinsip perkembangan politik tidak hanya majority rules, namun juga minority rights
“Imagination Is More important Than Knowledge”
