DPR - Komunitas, Komunal, atau Komunis?

DPR semakin tidak tersentuh oleh kritik dan saran dari rakyatnya sendiri. DPR telah berkembang menjadi sebuah lembaga yang mementingkan golongannya sendiri. Alpa dan lupa bahwa mereka dipilih oleh rakyat, berdasarkan suara terbanyak atau mereka menganggap  telah membayar rakyat untuk memberikan hak pilihnya.

Sebagai sebuah komunitas dewan yang dianggapnya terhormat, DPR telah menutup mata, hati dan telinga-nya akan penderitaan rakyat yang dipimpinnya. Mereka membentuk suatu komunal atau koalisi yang me-representasikan keadaan di jaman orde baru dimana hanya ada suara mayoritas yang berkuasa hampir tidak dikenal lagi suara oposisi sebagai perimbangan suara.

Demokrasi suara terbanyak waktu itu selama 32 tahun diwakili oleh Golongan Karya atau Partai Golkar sekarang. Saat ini suara 60% partai pemenang pemilu digabungkan dengan suara hampir 40% lainnya lewat koalisi kongkalikong mirip di jaman orde baru. Kebersamaan semu dimana semua suara - baik salah dan buruk ataupun tidak populer di mata masyarakat  dianggap adalah suara rakyat sehingga  dapat disamakan dengan ideologi komunis dimana semuanya dipakai sebesar-besarnya demi kesejahteraan komunitas bersama. Agama tidak dipandang penting walaupun tetap ada, karena mereka bangga dengan dosa-dosa komunalnya demi sebuah kesejahteraan dan kepentingan bersama. Kesejahteraan siapa? Tentu saja kesejahteraan anggota DPR dan gabungan partai-partai di dalamnya yang telah melakukan khianat dan dosa besar kepada rakyat.

Dimana letak khianat dan dosa besar DPR kepada rakyat?  Inilah khianat dan dosa mereka di bidang pemerintahan:

1. 
   
2. Kasus Century.
   
3. Angket Pajak.
   
4. Meminta Dana Aspirasi.
   
5. Pengadaan Laptop.
   
6. Biaya Pelantikan mewah.
   
7. Dana plesir ke luar negeri.
   
8. Renovasi Toilet dan Lahan Parkir.
   
9. Pembagian Cek Kosong.
   
10. Pembangunan Rumah Jabatan Anggota.
    
11. Meminta Dana Bansos.
    
12. Tidak selesainya banyak RUU di tahun 2011 lampau.
    
13. Kasus Dugaan Korupsi.
    

Walaupun demikian prestasinya DPR masih memberanikan diri untuk menaikkan anggarannya dan mengkhianati rakyatnya sendiri dengan ketidakpeduliannya terhadap penderitaan rakyat di seluruh Indonesia.

Inilah anggaran DPR di tahun 2012:

Program DPR

Anggaran

2012

Dalam Rupiah

Kenaikan

Anggaran

2011

Dalam Rupiah

Pemeliharaan dan Penatausahaan Sarana dan Prasarana   Gedung

259,381 miliar

180,028 miliar

Pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota dan Wisma Peristirahatan DPR

76,344 miliar

128%

33,344 miliar

PemeliharaanGedung dan Taman

76,069 miliar

15,061 miliar

61,008 miliar

Gedung/Bangunan

21,678 miliar

Tidak ada

Kegiatan di DPR dan Setjen DPR

2,943 miliar

Pengadaan Mesin Fotocopy

4,026 miliar

Pengadaan mobil Toyota Camry

470,5 juta

Pembangunan Lapangan Futsal di Kalibata

2 miliar

Toilet

2 miliar

Renovasi Gedung Pertemuan Banggar

20,7 miliar

KalenderBergambar Marzuki Alie

1,3 miliar

Kunjungan Kerja DPR

265 miliar

251 miliar

PenggantianCubicle PGDB/PGC DPR

4,3 miliar

Proyek-proyek lain

Belum diketahui

sumber :

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=163805:inilah-dosa-dosa-dpr-versi-fitra-&catid=17&Itemid=30

Dengan adanya anggaran yang begitu besar patutlah rakyat menjadi curiga akan adanya dugaan penyelewengan yang rentan terjadi di bidang anggaran. Dimana KPK sebagai anaknya akan mengalami kesulitan untuk memeriksa harta bapaknya. Jadi sebenarnya rakyat mana yang diwakili oleh DPR? rakyat Indonesia? rakyat di DPR? atau hanya mayoritas pemilihnya sajakah?  Terserah anda menilai.

Kiranya DPR dapat membuka mata, telinga dan hati nya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia dan tidak hanya mementingkan komunitas atau partainya sendiri.

BIG GBU!

@jm240112.0430.