EKONOMI SYAR'IYAH DAN PERBANKAN SYAR'IYAH
Sebelumnya, pada artikel Peradilan Agama, sempat tercatut bahwa Ekonomi Syar'iyah dalam bahasa undang-undang dikenal sebagai Perbankan Syar'iyah. Hal tersebut mempersempit spektrum makna Ekonomi Syar'iyah itu sendiri, di mana Ekonomi Syar'iyah lebih merujuk pada bagaimana Prinsip Syar'iyah digunakan dalam kehidupan ekonomi. Sementara Perbankan Syar'iyah lebih melihat dari sistem penyelenggaran perbankan yang bermuara pada segala sesuatu menyangkut tentang Bank, dengan menggunakan Prinsip Syar'iyah dalam implementasinya.
PRINSIP SYAR'IYAH
Dalam UU 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syar'iyah, dituangkan yang dimaksud Prinsip Syar'iyah merujuk pada nilai keadilan Al-Quran, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan ( rahmatan lil 'alamin.). Hadist Tarmizie 1209 menuangkan tentang nilai jujur, benar, dan rela berkorban sebagai seorang pedagang, yang kemudian diartikan sebagai basis untuk menyelenggarakan Perbankan.
Bank kemudian memiliki nilai-nilai trustworthiness tertuang pada An-nisa 29-30, 58, serta Al-anfaal 27. Dalam mengawasi pengeluaran bank, digunakan Al-baqarah 219 untuk menemukan equilibrium dimana pengeluaran tidak boleh melebihi keuntungan yang diperoleh. Dalam perbuatan menjalankan etika usaha, biasa digunakan An-nisa 36. Selain itu, dalam hal membantu orang dan masyarakat biasa menggunakan Al-baqarah 215.
Ada beberapa lagi Prinsip Syar'iyah yang dapat ditemukan dalam referensi Perbankan Islam lainnya, namun mengingat adanya keterbatasan, penulis kira cukup untuk menggunakan peraturan perundangan yang ada. Dimana kemudian disarikan dalam norma-norma peraturan perundangan tentang Perbankan Syar'iyah itu sendiri. Adapun Prinsip Syar'iyah jugas tertuang pada pasal 2 UU 21/2008 yang berbunyi:
"Perbankan Syar'iyah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syar'iyah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian."
Prinsip Syar'iyah kemudian termakthub menjadi kegiatan usaha yang pada intinya tidak mengandung unsur meliputi:
Riba, pada intinya penambahan pendapatan secara tidak sah (batil). Termasuk didalamnya pertukaran barang yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl). Atau transaksi pinjam-meminjam yang pengembalian dana melebihi pokok pinjaman (nasi'ah)
Maisir, pada intinya, transaksi dengan keadaan tentatif dan bersifat untung-untungan.
Gharar, pada intinya tansaksi dengan objek ambigu atau tidak dapat diserahkan saat transaksi, kecuali diatur lain dalam Syar'iyah.
