Hanya saja, kurangnya kajian tentang asas ini memberikan ambiguitas, setidaknya dalam dua hal. Pertama, adalah proses berfikir hukum, dan kedua, adalah hasil pemikiran hukum yang kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Atau mungkin, dapat juga dilihat sebagai keabsahan proses berfikir serta hasil pemikiran hukum itu sendiri adalah yang dimaklumi atau tidak. Bagaimanapun, penulis akan mencoba menelusurinya.
Ambiguitas pertama didasari sifat alamiah asas. Asas adalah suatu nilai yang dialirkan menjadi bentuk-bentuk hukum tertentu, secara tertulis atau tidak tertulis. Sudikno Mertokusumo pernah menyatakan bahwa asas bukan peraturan hukum konkrit tetapi pikiran dasar yang bersifat umum. Bersifat umum yang dimaksud merujuk pada konkretisasi nilai yang berlaku dalam masyarakat.
Definisi itu kemudian memposisikan bahwa semakin umum suatu asas, maka adagium itu semakin berlaku. Sebaliknya, semakin tidak umum suatu asas, maka semakin tidak berlaku. Bila hal ini dikaitkan dengan adagium a facto ad jus non datur consequentia, yang sulit dicari kajiannya, maka telah terang bahwa adagium ini tidak populer.
Karena tidak terkenal, maka kemungkinan nilai ini tidak mengendap dalam hidup sehari-hari. Hal ini bermuara pada kebiasaan mempersamakan fakta sebagai kebenaran. Dan cara berfikir demikian berlaku dari jaman ke jaman, setidaknya selama 2000 tahun lalu ketika masa romawi kuno masih berjaya.  Padahal, a facto ad jus non datur consequentia merupakan asas yang bermakna 'suatu fakta tidak selalu menyatakan tentang kebenaran.'.
Seperti yang sudah tertulis, fakta dan kebenaran kemudian dipertimbangkan dalam proses pengadilan berterma Pembuktian. Pembuktian adalah tata cara menemukan kebenaran yang dilakukan dengan tujuan merumuskan keputusan. Cara tersebut dilakukan dengan mengajukan alat bukti dihadapan majelis hakim dalam persidangan, dan putusan itu menentukan hajat hidup subjek yang diadili.
Bayangkan kemudian para majelis hakim memutus perkara tanpa menggunakan asas ini. Hakim, dalam mengambil keputusan akan melihat fakta formil yang dipersiapkan pemangku kepentingan untuk diadili. Bila seluruh fakta yang diajukan tersebut adalah kebenaran, maka hakim otomatis menjatuhkan putusan tanpa perlu mempertimbangkan fakta yang diajukan merupakan fakta hukum atau bukan fakta hukum, dengan tanpa metode tersedia lain untuk membuktikan perbuatan.
Hal ini bermuara pada kerancuan kedua, yaitu hasil berfikir hukum. Hasil berfikir hukum merupakan dasar teori dan doktrin hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum positif, hasil berfikir tersebut dibuat para majelis hakim, dikonkretisasi dalam bentuk putusan, dan dikumpulkan sebagai bahan sumber hukum bernama Yurisprudensi.
Apabila kemudian, dari proses penemuan hukum asas a facto ad jus non datur consequentia tidak digunakan, maka hasilnya adalah suatu putusan pragmatis. Putusan yang ada karena didasari kemudahan dan kecepatan menyelesaikan perkara, dengan tidak mempertimbangkan lagi kebenaran materiil. Singkat kata, tanpa pembuktian putusan ditetapkan dan menjadi kebenaran karena sudah ada kasus sebelumnya ( Similia Similibus ), namun tidak dicari lagi kekuatan dari hulu keputusan tersebut.
Sampai disini, kerancuan tersebut juga belum bisa penulis jawab. Apakah selama ini hukum di Indonesia bersifat pragmatis karena tidak ada kajian tentang asas ini serta turunannya, atau memang sudah benar bahwa fakta adalah kebenaran walaupun kebenaran memiliki banyak arti, hingga kemudian menenggelamkan keberlakuan adagium a facto ad jus non datur consequential, yang pada hakikatnya memisahkan antara fakta dan kebenaran.
Namun demikianlah, asas a facto ad jus non datur consequential memiliki makna suatu fakta tidak selalu menyatakan tentang kebenaran, merupakan asas yang membelah antara fakta dan kebenaran, yang dapat digunakan dalam hukum pembuktian, dan keberlakuannya sedikit kabur karena kajian akademisnya sulit untuk ditemukan.
Tulisan ini adalah opini pribadi seorang penggemar hukum dalam rangka memperdalam pengetahuan tentang hukum secara holistik. Adapun terjadi kesesatan, penulis terbuka untuk mendapatkan kritik, saran, ataupun diskursus yang dapat mempertajam pemahaman dalam topik terkait.
