Asas a digniori fieri debet denominatio et resolutio merupakan asas yang dalam versi terjemahan elektronik memiliki arti 'denomination and resolution must be done by a worthier'. Bila pengertian ini kemudian langsung diartikan dalam bahasa Indonesia maka akan berbunyi "denominasi dan resolusi harus dilakukan oleh yang lebih pantas."
Dalam Black Law Dictionary edisi keempat, a digniori fieri debet denominatio et resolutio didefinisikan sebagai 'The title and exposition of a thing ought to be derived from, or given, or made with reference to, the more worthy degree, quality, or species of it.', yang dalam bahasa Indonesia adalah "gelar dan eksposisi suatu hal harus berasal dari, atau diberikan, atau dibuat dengan referensi ke, derajat, kualitas, atau spesies yang lebih pantas."
Ada hal menarik bila membaca kerangka kalimat dalam pengertian asas ini. Asas biasanya berupa sederet kalimat mutlak untuk membingkai konsistensi nilai, dipisahkan tanda koma untuk mengkanalisasi hubungan kasualitas satu arah, misal dari A ke B, dari B ke C, dan seterusnya. Kendati demikian, asas juga kadang terbentuk untuk pengertian yang begitu luas.
Kelapangan makna asas yang dimaksud bertujuan untuk mengendapkan nilai tertentu dalam setiap segi kehidupan, menempatkannya untuk selalu bersifat konvensional. Dia tidak memiliki pilihan dalam dirinya sendiri. Namun, asas a digniori fieri debet denominatio et resolutio menampung konfigurasi alternatif, sehingga bunyinya dapat bermuara ke beberapa arah untuk diformulasikan.
Apabila dibedah, maka asas ini akan memiliki bunyi setidaknya meliputi :
- Gelar dan eksposisi suatu hal harus berasal dari Derajat yang lebih pantas;
- Gelar dan eksposisi suatu hal harus berasal dari Kualitas yang lebih pantas;
- Gelar dan eksposisi suatu hal harus berasal dari Spesies yang lebih pantas;
- Gelar dan eksposisi suatu hal harus diberikan ke DKS yang lebih pantas;
- Gelar dan eksposisi suatu hal harus dibuat dengan referensi ke DKS yang lebih pantas.
DKS dalam hal ini adalah upaya penulis merangkum Derajat, Kualitas, atau Spesies untuk mempermudah dan mempersingkat penuangan komponen kalimat yang dapat terbentuk. Pada pokoknya, pemetaan gramatikal asas diatas menunjukkan bahwa asas ini mengandung pendekatan yang lebih mengacu pada bentuk pasal dalam peraturan perundangan daripada perwujudan asas itu sendiri.
Setidaknya, itu yang dapat diungkapkan menggunakan definisi dari Black Law Dictionary, bukan berdasarkan arti leksikal. Hal ini memberikan penerangan bahwa Common Law benar-benar berangkat dari pemekaran asas demi keberlakuan hukum. Berbeda dengan Civil Law yang berpegang teguh pada peraturan perundangan dan lebih menekankan upaya sistematis diatas kertas demi memberlakukan hukum, terlepas pasal tersebut bersumber dari asas atau kepentingan.
Asas a digniori fieri debet denominatio et resolutio dikemukakan oleh Edmund Wingate (1596-1656), seorang penulis hukum dan matematikawan. Selama hidupnya, Edmund Wingate lebih dikenal sebagai seorang guru matematika daripada seorang legalis. Hal ini tercermin dari kuantitas karyanya lebih menitikberatkan pada teori hitungan, dan salah satunya adalah prinsip 'slide rule' yang masih digunakan sampai sekarang secara digital.
Adapun keterlibatannya dalam dunia hukum, dikarenakan dia hidup pada masa kekosongan kedaulatan (Â Interregnum ) kerajaan Inggris. Kekosongan kedaulatan ini kemudian menjamah tiga kerajaan yaitu Inggris, Skotlandia, dan Irlandia dan melahirkan periode perang sipil beberapa kali. Edmund Wingate hidup pada masa periode perang sipil pertama, tahun 1639-1653.
Dia kemudian diangkat sebagai Puisne, petugas pengadilan tingkat lokal di Bedfordshire serta menikahi anak tuan tanah disana, dan membuat salah satu buku yang mencerminkan keadaan inggris dengan positivisme hukumnya pada tahun 1640 berjudul Britton. Adapun implementasi asas a digniori fieri debet denominatio et resolutio kemudian dia tuangkan dalam buku Maximes of Reason.
Dalam buku Maximes of Reason, Edmund Wingate menggunakan asas ini untuk meneguhkan hasil keputusan perkara properti, dalam hal ini adalah kerugian Pemilik Hak Pakai Properti terhadap Janda Penerima Waris. Janda Penerima Waris sebagai Pemilik Penuh Properti karena quod ei deforceat, dituntut memberikan ganti rugi dari para Pemilik Hak Pakai Properti.
Argumentasi yang dibangun oleh para Pemilik Hak Pakai adalah, karena kerugian yang dialami oleh para Pemilik Hak Pakai Properti bersifat pokok, sementara perbuatan merugikan tersebut bersifat personal. Hal ini meletakkan pelaku perbuatan merugikan tidak lebih penting daripada kerugian yang dialami, yang dirujuk sebagai prioritas utama.
Adapun penuntutan tersebut juga didasari bahwa Janda Penerima Waris telah dinyatakan 'quod ei deforceat' , yang menurut penulis dia telah melakukan bentuk pemaksaan pengalihan Hak Milik Properti. Secara sederhana, ada tanah digunakan banyak orang, kemudian seorang janda datang dan mengklaim itu adalah tanah dia karena tanah tersebut adalah milik suaminya secara sah.
Pada saat itu, di Inggris, keturunan bangsawan serta keturunan raja-raja dapat melakukan hal demikian. Dan perbuatan sang janda rupanya menimbulkan sengketa. Penyelesaian yang terjadi dalam kasus adalah Janda Penerima Waris kemudian melakukan ganti rugi terhadap para Pemilik Hak Pakai Properti, dilakukan dalam bentuk kompesasi, berdasarkan asas a digniori fieri debet denominatio et resolution.
Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas a digniori fieri debet denomination et resolution merupakan asas yang digunakan untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang dengan derajat lebih tinggi. Â Kendati demikian, asas a digniori fieri debet denomination et resolution memiliki 'rasa' yang berbeda ketika diartikan secara harfiah.
Dalam Bahasa Indonesia sudah tertuang, bahwa asas ini memiliki arti "denominasi dan resolusi harus dilakukan oleh yang lebih pantas.". Denominasi selalu bicara tentang surat berharga dan resolusi selalu bicara tentang kebulatan pendapat berisi tuntutan. Maka, asas ini kemudian dapat diaktifkan hanya apabila ada tuntutan kolektif terhadap kekuasaan tertentu.
Secara konkrit, pemutakiran asas a digniori fieri debet denominatio et resolution banyak ditemukan pada perihal ganti kerugian dalam konteks properti. Misal, dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berbunyi :
"Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah."
Dalam hal ini, masyarakat dapat menggunakan asas a digniori fieri debet denominatio et resolution karena negara merupakan pihak yang memiliki dominasi dan resolusi mutlak terhadap rakyatnya. Dan menjadi mutakir karena tidak perlu ada lagi tuntutan dari rakyat, melainkan sudah menjadi kewajiban negara untuk melakukan ganti rugi.
Selain hubungannya dengan negara, Asas a digniori fieri debet denomination et resolution juga dapat dilihat dari segi yang lebih luas. Unsur pada asas ini meliputi adanya kerugian kolektif dan harus dilakukan oleh pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum bersegi satu. Selama ada dalam koridor tersebut, maka asas ini dapat diberlakukan.
Demikianlah, a digniori fieri debet denominatio et resolution adalah asas yang pada implementasinya lebih mendekati pasal, secara konkrit digunakan dalam hukum properti, dan secara luas dapat difungsikan untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap pihak yang memiliki andil pada pemanfaatan suatu hal, dengan tujuan memulihkan keadaan dari kerugian.
Tulisan ini adalah opini pribadi seorang penggemar hukum dalam rangka memperdalam pengetahuan tentang hukum secara holistik. Adapun terjadi kesesatan, penulis terbuka untuk mendapatkan kritik, saran, ataupun diskursus yang dapat mempertajam pemahaman dalam topik terkait.
Referensi :
Black Law Dictionary. Fourth Edition. A Digniori fieri debet denominatio et resoltio.
British History Online. Parishes: Wootton. Diakses dari British-History.ac.uk.
Civil war of England. Diakses dari Government Arts College Coimbatore.
Wingate; Edmond. Britton. The Second Edition. Faithfully corrected according to divers ancient manuscript of the same book. London. 1640.
Wingate; Edmond. Maximes of Reason, or; The Reason of the Common Law of England. Maxim 75. Hlm 265-266. Diakses dari Google Books.
