Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas terhadapkapal asing yang mencuri ikansecara ilegal di wilayah perairan Indonesia.
Dia pun mengingatkan kepada kapal asing untuk tidak lagi berani memasuki perairan Indonesia tanpa izin. Meski belum bisa berbuat banyak untuk menindaknya, namun menurut dia pemerintah sebenarnya sudah tahu keberadaan kapal-kapal tersebut.
"Kita tuh tahu. Pemain-pemain ini pikir kita tidak tahu. Dikiranya kita hanya tahu dari VMS (Vessel Monitoring System) saja. Padahal kita bisa lihat, kapalnya dan ukurannya kita tahu. Hanya tidak ada kemampuan untuk menangkapnya. Kalau perintahnya seperti itu (perintah Presiden Joko Widodo) kita lakukan, efek jeranya memang kapal itu harus ditenggelamkan," ujarnya di Kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2014).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim Indriyono Soesilo mengatakan, pemerintah bisamenenggelamkan kapal asing yang ketahuan mengeruk hasil laut Indonesia secara ilegal. Hal ini untuk memberikan efek jera bagi para pencuri tersebut.
"Kalau kapal itu kalau sudah memenuhi syarat kalau itu sudah ilegal itu bisa ditenggelamkan. Dasar hukumnya ada (menenggelamkan kapal). Jadi mereka memang harus diberikan contoh, supaya ada efek jera," kata dia
Indroyono menjelaskan, dasar hukum penenggelaman kapal ilegal fishing tertuang dalam Pasal 69 UU No. 45/2009 tentang Perikanan ayat 1 yang berbunyi bahwa Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
Serta ayat 4, yang berbunyi, Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
