Konflik Pilkada di Kabupaten Maybrat (Bagian 2)

APA YANG HARUS DILAKUKAN ?

(Jika belum membaca Bagian 1 tulisan ini, disarankan membaca bagian 1 terlebih dulu, karena bagian 2 merupakan kelanjutan dari Bagian 1)

*Jonny Ricardo Kocu

Mengakhiri tulisan ini, saya akan menawarkan beberapa solusi  alternatif bagi kita, terutama para penyedia data kependudukan (pemerintah tingkat kampung dan kabupaten), serta penyelenggara pemilu (KPU) sebagai pengguna data, untuk mengatasi permasalah “DPT Fiktif” dalam penyelenggaran pemilu pada masa mendatang, sebagai berikut :

1) Adanya Komitmen Pemerintah : Memperbaiki sistem data kependudukan 

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan data kependudukan untuk keperluan pemilihan (Pileg, Pilkada dan pemilihan Kepala kampung) perlu sinkronisasi dan kolaborasi dalam mendorong data yang valid, untuk keperluan pemilihan kedepannya.

 Tersedianya data yang valid dan terintegrasi antara pihak-pihak penyedia data dan pengguna data, akan memungkinkan pelaksanan pilkada pada waktu mendatang akan berjalan baik, tanpa konflik-konflik kepentingan klaim atas hak DPT fiktif , seperti yang selama ini terjadi.

Sistem data kependukungan yang baik, harus dimulai dari komitmen pemerintah untuk memperkuat kapasitas SDM, Regulasi, menyediakan anggaran dan membuat sistem input data yang terintegrasi dan valid. 

Selanjutnya, dalam pelaksanaan operasional, pihak pemerintah kampung didorong untuk menyediakan data penduduk yang faktual. Sedangkan, Dukcapil menyediakan sistem layanan yang baik untuk kepengurusan data kependudukan, seperti KTP, Akta kelahiran dan Akta kematian (untuk mencatat penambahan dan pengurangan penduduk). 

Di samping itu, ketersedian sistem dan data faktual di kampung (mencegah manipulasi data penduduk), juga mempermudah input data ke BPS.Selanjutnya, pihak penyelenggara Pemilu (KPU), tinggal menginput data dari pemerintah kampung atau Dukcapil dan BPS. Kolaborasi dan sinkronisasi antara pihak ini perlu diperkuat, agar tercipta sistem data kependudukan yang terintegrasi dan valid.

 Sebenarnya tidak hanya untuk keperluan politik/pemilu, tetapi ketersedian data yang baik, juga membantu dalam pengunaan data sebagai basis kebijakan. Contoh ; dengan data yang baik, kita bisa tahu angka putus sekolah tinggi di suatu wilayah, sehingga perlu pendekatan dan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Sistem penyediaan data yang baik, akan membantu kita dalam menggunakan data tersebut. Termasuk dalam konteks pemilu (pilkada). Sebab data yang bermasalah ( DPT fiktif), hanya akan melahirkan konflik-konflik yang menghambat agenda negara, termasuk pemilu, seperti yang terjadi selama ini. Komitmen pemerintah memperbaiki sistem data kependudukan, akan meminimalisir bahkan menghilangkan data (DPT fiktif) yang melahirkan konsep “ Kartu Hak Pilih” yang sering mematik konflik dalam pelaksanaan pemilihan.

2) Aturan Main Yang Tegas

Aturan main yang saya maksud adalah perlu penguatan pada implementasi regulasi yang telah ada (atau mengadakan regulasi). Misalnya, untuk mewakilkan hak suara seseorang dalam memilih, seseorang perlu mengantongi mandat (berupaya surat atau bukti lainnya), yang sah membuktikan bahwa orang tersebut telah memberi mandat kepada pihak kedua, untuk mengambil dan melaksanakan hak pilihnya dalam pilkada.

 Selain itu, perlu aturan main yang mendukung poin sebelumnya (poin 1) agar pelaksanaan pemilihan didasarkan pada data yang valid, bukan fiktif dan manipulatif.

 Di samping ini, perlu mendorong pemerintah desa akan selalu memperbaharui data, termasuk masyarakat aktif dalam mengurus akta kematian, surat pindah penduduk dan lainnya, agar data penduduk yang faktual dapat tercatat dengan baik. Sehingga, dapat dipergunakan dalam penyelenggaran pemilu, agar mendukung terwujudnya pemilu yang damai.

*Dosen Universitas Nani Bili Nusantara (UNBN) Sorong