Salah satu dampak dari terbongkarnya peredaran vaksin palsu adalah terlupakannya peredaran uang palsu. Sesaat pengedar uang palsu tertangkap di RS UKI, tiba-tiba terbongkar peredaran vaksin palsu, yang sudah berlangsung sejak zaman Megawati presiden, berlanjut ke zaman SBY presiden sepuluh tahun, lalu terbongkar pada saat Jokowi menjadi presiden.
Susah untuk menyimpulkan bahwa kedua pemalsuan itu berkaitan atau tidak berkaitan, tetapi mudah menyimpulkan bahwa kita ini masyarakat pelupa.
Vaksin palsu bukan sekedar tindak kriminal, tetapi seharusnya masuk ke tindak subversi. Vaksin palsu itu membunuh generasi masa depan, dan karena itu membunuh bangsa. Jadi, aneh binti ajaib dan tidak masuk akal bagi manusia normal yang berperasaan dan berhati nurani, bahwa depkes hanya memberikan surat teguran ke RS yang masuk jalur distribusi vaksin palsu. Kalau begitu tinggal menunggu waktu saja, akan ada ledakan pemalsuan obat jenis lain.
Uang palsu juga semestinya masuk ke tindak subversi, mengapa?. Ciri-ciri sebuah Negara adalah, ada wilayah, ada masyarakat, ada bahasa pemersatu, ada mata uang, dan lainnya. Mata uang itu adalah termauk identitas Negara. Memalsukan mata uang sama artinya dengan memalsukan identitas Negara, subversi, ancaman hukuman mati.
Terbongkar peredaran uang palsu berdekatan dengan terbongkar peredaran vaksin palsu, maka pasti terjadi hal yang aneh.
Ada orangtua yang membayar biaya vaksinasi anaknya dengan uang palsu, dia tidak tahu bahwa anaknya mendapat vaksin palsu. Ada RS yang menerima biaya vaksinasi pada hal itu vaksin palsu, RS tidak tahu bahwa uang itu palsu. Bah …. Bah …. Baaaaaaah. Terakhir terbongkar bahwa ijin RS itu palsu, dan banyak dokter di sana berijazah palsu, matilah kita.
Vaksinasi di RS palsu dilakukan dokter berijazah palsu dengan jarum suntik palsu dan vaksin palsu, dibayar dengan uang palsu, lengkap sudah.
Ah, jangan-jangan tulisan ini palsu yaaaa….
