Mohon tunggu...
Jonny Hutahaean
Jonny Hutahaean Mohon Tunggu... Wiraswasta - tinggi badan 178 cm, berat badan 80 kg

Sarjana Strata 1, hobby membaca

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

The Real DPR

4 Oktober 2014   03:27 Diperbarui: 17 Juni 2015   22:27 63
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Sidang perdana DPR dapat menjadi gambaran untuk sidang-sidang berikutnya. Meskipun hati pilu melihat betapa diskusi Taman Kanak-kanak bisa berlangsung lebih tertib, tetapi hanya pasrah yang bisa dilakukan dan itu harus berlangsung selama lima tahun, semoga rakyat dikuatkan oleh Yang Mahakuasa.

Mencengangkan, membuat terkaget-kaget, meski lucu tetapi amat memilukan, ramai tak bermutu. Bagaimana bisa kami rakyat Indonesia salah memilih, dan akan seperti apakah nanti UU yang dapat disusun oleh mereka-mereka ini, UU yang menentukan nasib perjalanan Bangsa dan Rakyat lima tahun sejak hari ini. Dengan seluruh biaya triliunan rupiah untuk menyelenggarakan pileg, hanya seperti inikah mutu yang bisa kita dapatkan?, betul-betul pemborosan. Usul  saya pileg ditiadakan, tak usah ada wakil rakyat karena toh memang rakyat tidak pernah terwakili, pileg hanya menghasilkan kerumunan dan sekumpulan nafsu yang duduk bersama di gedung sejuk, tak lebih dari itu.

Sedikit terhibur mengikuti sidang penentuan ketua DPD. Sidang jauh lebih bermutu dari pada sidang penentuan ketua DPR. Lantas terbersit pertanyaan, mengapa orang-orang DPD tampak lebih bermutu dari orang-orang DPR?.

Ternyata jawabannya mudah. Wakil rakyat yang riil itu adalah DPD, sebab benar-benar mewakili rakyat. Perhatikan proses rekrutmen untuk menentukan calon DPD dan calon DPR, sangat jelas terlihat bahwa the real wakil rakyat adalah DPD. Calon DPR adalah calon Parpol dan karena itu mereka wakil Parpol. Jika DPR merasa sebagai wakil rakyat hal itu karena karakter yang munafik. Jika DPR mengatakan sebagai wakil rakyat, itu kebohongan yang sangat transparan.

Sementara calon DPD harus mendaftar sendiri, mengumpulkan sejumlah fotocopy dari rakyat konstituen sebagai bukti dukungan.

Masalahnya, di Senayan hak legislasi dari DPD itu dikebiri habis. Kalau untuk lebih baik, maka hak legislasi DPD harus dibuat lebih banyak dan lebih kuat.

Tetapi itu pasti tidak bisa terjadi sebab tidak seorangpun dari DPR yang menginginkan itu. Tujuan menjadi DPR bukanlah untuk kebaikan bagi rakyat, tetapi kesuksesan bagi nafsu berkuasa.

Selamat Menderita.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun