Sejumlah kalangan menyebutkan bahwa PDIP perlu mengevaluasi pencapresan Jokowi. Betulkah begitu?.
Gun Gun Heriyanto (pengamat politik dari UIN): “PDIP jangan jumawa, sebab dengan tidak adanya partai yang dominan bisa dimanfaatkan oleh Prabowo Subianto untuk meyakinkan partai tengah. Jokowi sangat mungkin terdegradasi jika tidak mampu melawan serangan dari saingan politiknya yang semakin intensif ”.
Syafuan Rozi (pengamat politik dari LIPI):”Pencalonan Jokowi masih belum tepat karena kemampuan membangun identitas nasional masih kurang. Apa Jokowi mampu bersikap tegas kepada negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, di mana banyak TKI kita di sana?. Mampukah sosok Jokowi menyelesaikan persoalan kedaulatan pangan, energi, dan kemandirian ekonomi?. Selama ini, visi dan misi akan dibawa kemana bangsa ini ke depan, belum pernah disampaikan Jokowi secara konkret”.
Siapa capres yang paling banyak menghabiskan waktu dan pikiran untuk menyerang lawan politiknya, berarti menggunakan paling sedikit waktu dan pikiran untuk memikirkan bangsa ini, akan saya coret dari daftar calon yang akan saya pilih. Dengan kriteria seperti ini, dua nama sudah saya coret dengan menggunakan spidol hitam permanen.
Jokowi tidak dicalonkan oleh PDIP, tetapi PDIP terpaksa atau dipaksa untuk mencapreskan Jokowi. Siapa yang memaksa?, kehendak rakyat, mayoritas rakyat. Meski kita tidak mengetahui mengapa begitu, tetapi ya memang begitulah. Setinggi apapun gelar akademik yang tersandang dibahu, akan terlihat sangat tolol jika saya tidak mampu melihat fenomena tersebut.
Dan akan lebih tolol lagi jika berpendapat bahwa koalisi-koalisian akan dapat menyetir suara rakyat menuju ke calon tertentu. Rakyat sudah sangat bosan dan jenuh kepada yang bernama koalisi, sebab itu bersinonim dengan kong kali kong bagi-bagi kekuasaan dan rejeki kepada sesama anggota koalisi, tidak pernah ada tentang rakyat di situ. Jadi, silahkan berkoalisi dengan apa saja bahkan dengan setan dan iblis sekalian, saya tetap mempunyai pendapat dan pilihan sendiri. Begitulah pak Gun Gun Heriyanto.
Dan apa itu identitas nasional?. Bendera, lagu kebangsaan, bahasa persatuan, dan wilayah?. Dan di antara yang berhasrat mencapreskan diri, siapakah yang sudah mendefinisikan identitas nasional?. Apakah pak Syafuan Rozi mempunyai definisi tentang apa itu identitas nasional?. Semua kita selalu berbicara tentang identitas nasional, dan semua kita tidak tahu apa yang kita bicarakan.
Tentu saja kita tidak sedang mencari capres superman, atau capres gatot kaca yang berotot baja, atau capres spiderman. Rakyat sungguh sangat memahami dan mengerti kompleksitas kekusutan persoalan bangsa yang harus diurai dan diselesaikan, meski begitu rakyat tetap rasional untuk tidak berharap bahwa akan ada presiden superman. Inilah bukti bahwa rakyat lebih memakai akal dan rasio dibandingkan dengan kebanyakan ahli-ahli dan pengamat politik.
Mengharapkan seorang presiden mampu membangun kedaulatan pangan yang kokoh, kedaulatan energi yang tangguh, kemandirian ekonomi yang berdikari, hanya dalam satu periode jabatan, itu adalah harapan dari orang gila. Dan jika ada capres yang mengkampanyekan seperti itu, saya sebut capres gila pembohong dan penipu. Saya coret dari daftar, dan sudah ada satu calon yang saya coret.
Presiden harus berani dan tegas, begitu itu yang diharapkan. Pak Syafuan Rozi melihat keberanian sebagai ketegasan terhadap negeri tetangga, keberanian untuk bertindak ke arah luar. Kami, rakyat, menginginkan presiden yang memiliki keberanian untuk bertindak tegas ke dalam. Pangkal permasalahan TKI bukan di negara di mana mereka bekerja, tetapi pangkal masalahnya ada di sini, di negara ini, lebih tepat lagi di pemerintah ini. Bayangkan, pemerintah tidak pernah berani mencari dan mengusut perusahaan pengerah TKI yang mana yang mengirimkan Darsem ke Arab Saudi?. ada apa?,…
Keberanian dari seorang presiden yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan primordial (suku dan agama), keberanian melepaskan diri dari ikatan ke Partai Politik yang mengusungnya, keberanian untuk membebaskan diri dari ikatan terhadap kroni-kroninya, membebaskan diri dari ikatan terhadap saudara-saudaranya baik yang sedarah maupun yang tidak sedarah, membebaskan diri dari ikatan almamaternya, berani melepaskan seluruh sahamnya di perusahaan yang didirikannya, bahkan memiliki keberanian membebaskan diri dari ikatan keluarga. Seperti itulah yang layak menjadi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
Keberanian tidak dinilai dari suara yang keras menggelegar, otot yang kencang dan tegang, jalan yang tegap dan tubuh yang kokoh. Semua itu keberanian yang omong kosong.
Tentang visi dan misi, saya ingin mengingatkan pak Syafuan Rozi bahwa visi dan misi negara RI sudah sangat jelas dituliskan di dalam pembukaan dan batang tubuh konstitusi, UUD 45 (perubahan). Capres hanya perlu menyusun langkah untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Capres yang menyampaikan (jika ada) visi dan misi yang berbeda dengan UUD 45 adalah pembohong.
Jika saya menjadi capres, hanya satu kalimat yang akan selalu saya ulang saat kampanye, “konsisten terhadap perwujudan UUD 45 amandemen terakhir”.
Itu sudah mencakup semua yang dibutuhkan bangsa ini.
Kesimpulan : Pencapresan Jokowi tidak perlu dievaluasi, biarkan rakyat yang menentukan.
