Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkap data provinsi terkorup di Indonesia. Hasilnya tak berbeda dengan yang diungkap PPATK beberapa waktu lalu, DKI Jakarta tetap provinsi terkorup. Jumlah kerugian negara karena korupsi di DKI Jakarta sebesar Rp 721 miliar dari 715 kasus. Data ini adalah hasil dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II tahun 2011. (news.detik.com)
Tentunya posisi DKI Jakarta sebagai provinsi terkorup se-Indonesia adalah pekerjaan rumah yang teramat besar bagi pasangan Gubernur Jokowi-Basuki. Permasalahan Jakarta bukan hanya soal macet, banjir, dan perumahan liar. Namun juga masalah praktek korupsi yang sudah akut dalam birokrasinya.
Besar harapan rakyat Jakarta supaya Jokowi-Basuki yang dinilai sebagai sosok yang bersih dan berdedikasi mampu memperbaiki bobroknya sistem pengawasan dan pelaksanaan anggaran di pemrov DKI Jakarta sehingga jumlah kasus korupsi bisa ditekan. Karena jumlah uang negara yang dikorupsi sebanyak Rp 721 miliar itu bukanlah jumlah yang sedikit. Jika dimanfaatkan untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin bisa menolong puluhan ribu warga, begitu juga dengan bantuan pendidikan.
Korupsi adalah "kangker" pembangunan yang menyengsarakan rakyat. Penindakan tegas bagi oknum-oknum koruptor di tubuh birokrasi DKI Jakarta harus tetap dilakukan. Namun perbaikan sistem dan penempatan orang-orang bersih di garda terdepan dalam sejumlah proyek-proyek "basah" di lingkungan Pemrov DKI Jakarta harus juga dipikirkan. Ini sebagai langkah untuk mengurangi kapan perlu menihilkan praktek korupsi.
Kita tunggu "gebrakan" nyata dari Gubernur Jokowi-Basuki yang baru akan dilantik 7 Oktober ini dalam memberantas korupsi di dalam tubuh birokrasi yang mereka pimpin. Apakah mereka mampu memperbaiki citra DKI Jakarta bukan lagi sebagai provinsi terkorup di Indonesia, rakyat Jakarta akan terus melihat dan mengawasi sepatak terjang "sang pendekar" pembela rakyat kecil ini. Semoga.
============================
Daftar Provinsi Terkorup se-Indonesia Versi FITRA 2012:
1. DKI Jakarta Rp 721 miliar
2. Aceh Rp 669 miliar
3. Sumut Rp 515 miliar
4. Papua Rp 476 miliar
5. Kalbar Rp 289 miliar
6. Papua Barat Rp 169 miliar
7. SulSel Rp 157 miliar
8. Sulteng Rp 139 miliar
9. Riau Rp 125 miliar
10. Bengkulu Rp 123 miliar
11. Maluku Utara Rp 114 miliar
12. Kaltim Rp 80 miliar
13. Sumsel Rp 56 miliar
14. NTB Rp 52,825 miliar
15. Sulteng Rp 52, 823 miliar
16. Sulbar Rp 51 miliar
17. Gorontalo Rp 48 miliar
18. Maluku Rp 47 miliar
19. NTT Rp 44 miliar
20. Jabar Rp 32 miliar
21. Lampung Rp 28 miliar
22. Sumbar Rp 27 miliar
23. Kalsel Rp 22 miliar
24. Kalteng Rp 21 miliar
25. Banten Rp 20 miliar
26. Kepulauan Riau Rp 16,1 miliar
27. Sulut Rp 16 miliar
28. Jambi Rp 15 miliar
29. Jatim Rp 11 miliar
30. Jateng Rp 10 miliar
31. Bali Rp 6 miliar
32. DI Yogyakarta Rp 4 miliar
33. Bangka Belitung Rp 1,9 miliar
Dari 33 provinsi ditemukan kerugian negara sebesar Rp 4,1 triliun dengan jumlah kasus sebanyak 9.703 kasus korupsi.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
