Biaya RSBI Semahal Kuliah S2

Penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah favorit pasti menjadi rebutan para calon siswa. Orangtua calon siswa tersebut pasti ingin menyolahkan anaknya di sekolah favorit nan penuh gengsi. Alasannya sudah pasti ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas, selain karena prestise dan gengsinya. Soal duit, bagi golongan masyarakat golongan menengah atas tidak menjadi soal. Nah, dalam hal ini untuk memenuhi keinginan penyediaan kualitas pendidikan itulah, Dikna (sekarang Depdikbud) membuat rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan sekolah berstandar nasional (SBN).

Namun nyatanya, sudah beberapa tahun program ini berjalan tapi kualitas tidak selalu menyertai karena ternyata banyak peraih nilai UN tertinggi bukan berasal dari siwa RSBI atau SBN tersebut. Ini tentu menjadi catatan. Apalagi beberapa hari lalu disorot mengenai tidak transfarannya pengelolaan dana RSBI yang sebagian besar dibebankan ke pundak orangtua siswa. Padahal biaya pendidikan masuk RSBI terbilang mahal, malah melebihi biaya seorang mahasiswa S2. Tentu ini sangat ironis.

Betapa tidak mencengangkan, untuk dapat satu tempat duduk di kelas yang berstandar internasional tersebut para orang tua murid harus rela merogoh isi koceklebih dalam, bahkan sampai puluhan juta rupiah. Jumlah siswa yang diterima pun sangat terbatas, antara 20 sampai 30 orang. Walaupun terbilang sangat mahal, tidak menyurutkan langkah para orang tua murid untuk mendapatkan anaknya di program kelas internasional tersebut. Selain karena alasan prestise, kelas internasional tentulah lebih berkualitas. Program kelas internasional yang super mahal itu hanya dilirik kalangan atas saja yang mempunyai kecukupan finansial. Selain dukungan finansial yang memadai, otak calon siswa itu harus encer karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi.

Pemerintah mendorong sekolah-sekolah unggulan yang ada di daerahnya untuk membuka program kelas internasional. Dorongan tersebut mempunyai landasan yang kuat sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada Pasal 50 Ayat (3), pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Di sejumlah daerah, baik sekolah negeri maupun swasta seakan berlomba untuk membuka kelas internasional. Kurikulum yang digunakan pada kelas internasional adalah kurikulum dari Cambride University of London, Inggris, seperti kurikulumInternational General Certificate of Secondary Education (IGCSE) atau sertifikat umum internasional pendidikan menengah. Kurikulum Universitas Cambridge tersebut sudah digunakan hampir di 150 negara. Ujian akhir yang diberikan kepada siswa di kelas internasional berasal dari Universitas Cambridge dan Ujian Nasional (UN). Persamaan kurikulum itu akan memudahkan siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri karena ijazahnya diakui secara internasional.

Nilai lebih kelas internasional bila dibandingkan dengan kelas reguler adalahpertama, menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian yang kuat, kreatif dan berkemampuan nalar tinggi, serta memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Kedua, lulusannya menerima ijazah pendidikan yang diakui lembaga pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri dengan dua ijazah – ijazah nasional dan internasional. Ketiga, memiliki landasan yang kuat untuk memasuki tahapan pendidikan lanjutan karena ijazahnya dapat digunakan sebagai syarat masuk untuk ke jenjang berikutnya baik dalam maupun luar negeri. Keempat, siswa dapat bersaing di dunia kerja dalam dan luar negeri dengan ijazah yang mendapat pengakuan internasional.

Persyaratan untuk dapat duduk di kelas internasional terbilang berat. Secara umum, sebagian besar sekolah yang membuka kelas internasional mensyaratkan nilai ujian nasional (NUN) SMP, nilai raport SMP dan nilai tes akademik (IPA, Matematika, Bahasa Indonesia) rata-rata minimal 8. Selain itu, juga harus lulus psychotest, tingkat kecerdasan IQ minimal 125, memiliki tingkat kreativitas CQ yang tinggi, komitmen terhadap tugas (Task Commitment/TC) harus tinggi, memiliki minat yang tinggi dan mampu belajar mandiri. Sebagian sekolah juga mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 400.

Fasilitas penunjang pembelajaran dan pengajaran di kelas internasional harus lengkap, memadai dan memenuhi standar yang ditetapkan. Penyediaan sarana belajar dan mengajar tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Hampir seluruh sekolah yang membuka kelas internasional membebankan pembiayaan tersebut kepada orang tua murid. Besaran angka yang dikeluarkan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Beberapa sekolah swasta yang membuka kelas internasional, mematok harga dengan kurs dolar Amerika.

Masyarakat sepertinya tersilaukan dengan latar belakang sekolah yang membuka program kelas internasional. Dalam pikiran mereka, kalau sekolah unggulan yang membuka kelas internasional pastilah berkualitas tinggi. Kalau tidak ada pengujian standarisasi terhadap kurikulum yang mereka pakai, sarana dan media pembelajaran, kualifikasi tenaga pengajar, dan faktor yang menjadi patokan penting lainnya akan sulit menilai berkualitas atau tidaknya kelas internasional tersebut. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kelas internasional harus terus dilakukan. Dalam hal ini, keberadaan komite sekolah yang merupakan pengambil kebijakan penting di tingkat satuan pendidikan (sekolah) sekaligus pengontrol dari penerapan kelas internasional sangat penting.

Belum adanya dasar hukum yang mengatur program kelas internasional,menyebabkan program tersebut tidak memiliki standar yang jelas. Sekolah yang menerapkan kurikulum dengan pengantar bahasa Inggris, memiliki perpustakaan dengan koleksi buku-buku berbahasa asing atau menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan luar negeri, tidak bisa serta-merta mengklaim dirinya berstandar internasional. Lebih tidak mengena lagi arti dari kata internasional yang melekat pada program tersebut, lantaran model pembayaran biaya sekolahnya dengan kurs dolar. Banyak kualifikasi dan standarisasi yang harus dipenuhi, sebelum sebuah sekolah berani mengiklankan kepada publik program kelas internasional yang mereka buka. Pihak yang akan sangat dirugikan tentu saja masyarakat, dalam hal ini orang tua murid.

Untuk itu, Depdiknas perlu segera mengeluarkan aturan dan membentuk badan akreditasi khusus yang menilai kelayakan sebuah sekolah bisa membuka program kelas internasional atau tidak. Selama tidak ada aturan dan badan akreditasi tersebut, semua sekolah bisa dengan seenaknya meluncurkan program kelas internasional untuk ditawarkan kepada masyarakat. Mengingat minat masyarakat yang begitu besar terhadap sekolah yang bermutu dan mereka berani bayar mahal, berpotensi menimbulkan praktik culas dari sebagian sekolah yang memaksakan diri membuka kelas internasional padahal mereka belum mampu. Pemerintah harus melindungi kepentingan masyarakat. Kalau tidak peraturan yang mengaturnya, masyarakat akan sangat dirugikan dan citra dunia pendidikan kita akan bertambah buram.***