Bangsa Indonesia memiliki permasalahan yang cukup akut terkait korupsi. Korupsi di negeri ini bagaikan virus yang telah menjalar di semua sektor negara. Sehingga, rasanya akan sangat sulit memberantas korupsi jika para pemimpin kita tidak mempunyai komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
Namun, seiring berjalannya waktu, saat ini telah banyak muncul pemimpin-pemimpin yang sudah menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.
Moh Ramdhan Pomanto yang biasa disapa Danny Pomanto ini menegaskan komitmennya untuk memberantas praktek korupsi dalam pemerintahannya dan siap bermitra dengan lembaga penegak hukum serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Dalam beberapa kesempatan Danny Pomanto mengatakan bahwa dirinya akan selalu menjaga diri, istri dan anak-anak untuk tidak korupsi, serta juga ingin SKPD dapat mengikutinya.
Danny Pomanto juga mengatakan, dalam mewujudkan cita-citanya haruslah dimulai dari tataran birokrasi itu sendiri dari jenjang puncak pimpinan hingga ke level terendah pemerintahannya.
Menurut dia, setiap pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi bawahannya. Kalau ingin memberantas korupsi maka mulailah dengan tidak melakukan korupsi.
"Saya sudah komitmen dengan diri saya sendiri dan semua kepala SKPD harus bisa melakukan itu. Kalau mau kaya jangan jadi wali kota, karena tidak mungkin seorang wali kota bisa kaya, kecuali kalau korupsi," kata Danny.
Danny Pomanto juga meminta kepada media massa maupun masyarakat secara luas untuk ikut melakukan pengawasan dan melaporkannya langsung kepada dirinya jika ditemukan adanya praktek korupsi.
Beberapa langkah yang dilakukannya untuk menghindari adanya praktek korupsi seperti dalam penentuan jabatan pejabat eselon II dan III yakni dengan melelangnya.
Setelah lelang jabatan untuk pejabat eselon II dan III itu, dirinya juga kembali melakukan lelang jabatan untuk semua tingkatan kepala sekolah mulai dari Sekola Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
 "Kita terbuka, saya sudah lakukan lelang jabatan untuk eselon II dan III, kemudian lelang jabatan kepala sekolah. Semuanya kita lakukan untuk memberantas praktek KKN itu," katanya.
