Kereta api adalah moda transportasi yang menjadi primadona masyarakat untuk berpergian dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Wajah perkeretaapian di Indonesia sudah begitu maju pada era sekarang yang nampak begitu modern dengan segala perkembangan sarana dan prasarananya. Namun bagaimana dengan wajah perkeretaapian pada masa 2000 awal? Lalu bagaimana perubahan itu bisa terjadi?
Perkeretaapian pada masa awal tahun 2000 berada dibawah naungan PT.KAI yang sebelumnya bernama Perumka dan PJKA. Kereta Api pada masa ini memiliki kondisi yang dapat dikatakan tidak begitu baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian yang buruk dan sumber daya manusia baik penumpang dan petugas yang kurangnya nilai-nilai integrasi dalam melaksanakan tugas dan menggunakan transportasi. Perkeretaapian pada masa ini dapat dikatakan menjadi moda transportasi yang tidak nyaman dan aman untuk berpergian. Faktor yang dapat mendukung pernyataan ini adalah bukti nyata yang terjadi di lapangan. Namun dibalik itu beberapa faktor lainnya sebagai berikut.
A. Kurangnya Integritas dalam Tubuh PT.KAI
Pada masa tersebut. PT.KAI memiliki pegawai yang dapat dikatakan tidak memiliki integritas sebagai bagian dari instansi pemerintah melalui PT.KAI. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tindakan indisipliner dari para pegawai PT.KAI yang bertindak sesuai kehendak mereka seperti keberangkatan yang terlambat, gratifikasi, dan sebagainya. Bahkan ada suatu fenomena dimana para penumpang terkadang meminta masinis untuk melambat pada titik-titik tertentu untuk menurunkan penumpang yang terkesan seperti bis. Selain itu kurang tegasnya peraturan dalam PT.KAI membuat kondisi semakin lebih buruk dengan banyaknya pedagangan asongan dan pengamen yang bebas masuk ke dalam area stasiun dan bahkan kereta
B. Rendahnya Kesadaran Penumpang
Selain dari pegawai PT.KAI, kesadaran penumpang juga ikut andil dalam terpuruknya perkeretaapian pada masa ini. Penumpang yang menggunakan sarana perkeretaapian kerap kali melaggar aturan yang ada seperti duduk di atap kereta, melakukan tindakan vandalisme, dan tak memiliki tiket dalam perjalanan. Penumpang juga tak menjaga kebersihan dalam kereta dan stasiun yang membuat kereta dan stasiun menjadi kotor.
C. Buruknya Sarana dan Prasarana Yang Tersedia
Selain dari faktor manusia, faktor lainnya menambah stigma negatif ini. Sarana dan prasarana perkeretaapian pada masa itu begitu timpang. Sebagai contoh sarana perkeretaapian pada masa tersebut hanya sebagian saja yang dapat dikatakan layak pakai seperti kereta kelas eksekutif, sedangkan sisanya dapat dikatakan tidak layak pakai seperti kereta kelas ekonomi, dan bisnis. Prasarana untuk menunjang pelayanan juga tidak begitu baik. Stasiun-stasiun yang ada memiliki infrastruktur yang dapat dikatakan terbelakang tanpa adanya renovasi. Untuk prasarana yang memadai hanya ada di beberapa stasiun besar seperti Stasiun Gambir, Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Solo Balapan, dan sebagainya.Â
Salah satu stasiun tv menggambarkan bagaimana bentuk kereta ekonomi saat itu melalui gambaran KA Rangkas Jaya relasi Tanah Abang - Rangkasbitung. Stasiun tv itu menangkap gambar dan video bagian luar dan dalam dari kereta ekonomi tersebut. Dalam rekamannya, terlihat bahwa tempat duduk di kereta ekonomi tersebut sudah rusak dengan banyaknya busa yang hilang dan bagian besi yang patah. Toilet dalam kereta juga tidak berfungsi seperti seharusnya. Toilet dalam kereta digunakan untuk tempat berdiri di dalam kereta dan memiliki bau yang tidak sedap. Selain itu kebersihan di dalam kereta juga tidak terurus. Dari rekaman yang ada, sampah berserakan di lantai kereta dan tidak ada petugas yang membersihkan, ataupun kesadaran masyarakat.
Melihat dari bagaimana kondisi perkeretaapian pada masa itu sudah cukup untuk menunjukan bagaimana buruknya wajah PT. KAI pada masa itu. Namun keburukan itu mulai berubah melalui reformasi oleh Direktur Utama PT. KAI yang menjabat kala itu, yaitu Ignasius Jonan. Beliau membuat berbagai kebijakan-kebijakan yang mengubah wajah perkeretaapian menjadi seperti saat ini. Beberapa kebijakannnya diantaranya sebagai berikut.
1. Memperbaiki infrastruktur stasiun dan prasarana penunjangnya seperti toilet, loket, dan lain sebagainya;
