Siapa Bilang PDIP dan Jokowi Pecah?

Akhirnya kisruh pergantian kapolri memasuki babak baru dengan pembatalan Budi Gunawan sebagai calon kapolri yang diganti oleh Plt. Kapolri Komjen Badrodin Haiti. Beberapa pendukung Jokowi yang buta politik dan sekedar anti Budi Gunawan karena pemberitaan di media segera bersorak-sorai. Ini bukti Jokowi anti korupsi, begitu kata mereka. Tapi benarkah? Alasan Budi Gunawan ditolak sebagai kapolri adalah karena dia memiliki rekening tidak wajar. Bagaimana dengan Badrodin Haiti? Ternyata dia juga salah satu jenderal polisi berekening gendut. Kesimpulan? Sama saja, seperti menukar perampok dengan penyamun.

Yang semakin membuktikan bahwa Jokowi pro koruptor adalah pemberhentian sementara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto setelah ditetapkan sebagai tersangka. Walaupun istilahnya pemberhentian sementara, tapi sudah dapat dipastikan karir mereka di KPK sudah habis sebab tahun ini masa bakti mereka memang telah usai dan proses hukum pasti memakan waktu lama, sehingga apapun hasil pengadilan nantinya, adalah tidak mungkin bagi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto untuk bertugas kembali di KPK.

Menariknya, pengganti kedua orang tersebut adalah Taufiquraman Ruki, Johan Budi dan Indriyanto Seno Adji. Mengapa dikatakan menarik? Ruki memang bekas komisioner KPK, tapi Johan Budi sudah lama berambisi menjadi komisioner KPK tapi selalu gagal di ujian fit and proper test dan sudah lama dicurigai sebagai agen ganda lawan KPK, sedangkan Indriyanto Seno Adji pengacara praktek yang tidak memiliki rekam jejak anti korupsi dan malah dia adalah pembela BLBI sehingga keberadaan dirinya justru semakin menguatkan pandangan beberapa orang bahwa kriminalisasi terhadap KPK adalah terkait penyelidikan BLBI dengan calon tersangka Megawati sebagai presiden yang menerbitkan Surat Keterangan Lunas kepada para debitur BLBI. Tidak mengherankan jika para pemimpin KPK baru sekarang mengatakan tidak peduli dengan kriminalisasi yang menimpa Abraham Samad dan Bambang Widjojanto lalu sekarang justru bekerja sama dengan polisi yang mengorganisir kriminalsasi itu.

Kita tentu tidak boleh lupa bahwa sahabat Budi Gunawan, yaitu Budi Waseso berada pada posisi kabareskrim sehingga memiliki kewenangan mengkriminalisasi KPK adalah karena Jokowi memecat Kapolri lama, Sutarman dan mencopot kabareskrim lama, Suhardi Alius yang pro KPK. Tanpa keputusan Jokowi tersebut maka upaya melemahkan KPK tidak akan pernah berhasil. Jadi sekali lagi justru semakin terbukti bahwa peran Jokowi sangat sentral dalam menghancurkan lembaga anti korupsi negara ini. Masih anggap Jokowi bersih? Apalagi sekarang Yunus Hussein, mantan ketua BPK juga sedang diincar karena kasus yang sama, oleh siapa lagi kalau bukan Budi Waseso.

Oh iya, seberapapun saya ingin ributnya Jokowi dan PDIP adalah kenyataan, namun hal itu sebenarnya sekedar drama untuk menipu masyarakat saja, ditambah lagi sekarang Jokowi dan Megawati sama-sama tinggal di Bogor yang tentunya dimaksudkan agar dapat mengatur konspirasi dan persekongkolan tanpa tercium masyarakat dan jurnalis, tidak seperti bila di Jakarta di mana bila Jokowi datang menghadap ke Teuku Umar pasti mudah ketahuan.