Akhirnya Tempo secara terang-terangan menyatakan bahwa kisruh antara KPK dan Polri yang diawali dengan penangkapan Bambang Widjojanto serta dilanjutkan dengan hari ini pelaporan terhadap Adnan Pandu bukanlah pertarungan antara KPK dan Polri atau yang disebut sebagai Cicak vs. Buaya, melainkan pertarungan antara Cicak vs. Banteng yang mengindikasikan bahwa Polri adalah proxy yang digerakan oleh PDIP untuk merusak dan menghancurkan KPK. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari gambar Cicak vs. Banteng dalam website Tempo dan artikel berjudul Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega bermain. Mengutip Bambang Widjojanto, Tempo menulis indikasi bahwa PDIP dan Megawati ada di balik penghancuran KPK adalah:
1. Sugianto Sabran sebagai pelapor Bambang Widjojanto adalah politikus PDIP dan menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP periode 2009-2014.
2. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderap PDIP, Hasto Kristiyanto menyerang Ketua KPK Abraham Samad dengan mengungkap enam pertemuan politis antara Abraham Samad dengan PDIP untuk membahas kemungkinan menetapkan Abraham Samad menjadi cawapres Jokowi.
3. Koalisi PDIP yang terdiri dari PDIP-NasDem-Hanura-PPP-PKB-PKPI ngotot mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri sebagaimana ditetapkan dalam rapat di rumah Megawati tanggal 13 Januari 2015.
Saya sependapat dengan artikel tersebut bahwa semua petunjuk dan bukti yang ada menunjukan sebuah fakta tidak terbantahkan bahwa penggerak penyerangan terhadap KPK dimotori oleh PDIP. Motivasinya tentu saja karena KPK telah menetapkan Budi Gunawan, ajudan kesayangan Megawati, sebagai tersangka yang mencegah dirinya dilantik sebagai Kapolri baru. Tapi saya melihat ada yang aneh dari judul dan indikasi PDIP bermain dalam artikel Tempo tersebut karena Tempo tidak menulis atau menyebut beberapa fakta sebagai berikut:
1. Bareskrim bergerak menangkap Bambang Widjojanto atas perintah Kabareskrim yang baru dilantik menggantikan Kabareskrim lama yang pro KPK dan dipecat bersamaan dengan Kapolri Jenderal Sutarman, yaitu Irjen. Budi Wiseso. Kabareskrim baru ini sejak awal sudah menunjukan kebencian kepada KPK dengan mengatakan bahwa di tubuh Polri ada penghianat.
2. Sehari setelah Kabareskrim baru dilantik, entah kebetulan atau memang bagian dari bargain politik, berkas kasus Obor Rakyat yang sudah mengendap lama di Bareskrim, tiba-tiba dikirim ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung yang Jaksa Agungnya berasal dari NasDem segera menetapkan tanggal sidang untuk perkara yang menimbulkan kebencian di hati Jokowi dan alasan Jenderal Sutarman dipecat.
3. Jokowi memiliki kesempatan; kapasitas dan kewenangan menghentikan perkara yang menimpa Bambang Widjojanto antara lain dengan meminta Polri menerbitkan SP3 atau memerintahkan Polri segera mengirim berkas ke Kejaksaan yang mana setelah itu Kejaksaan Agung yang Jaksa Agungnya kader NasDem mengeluarkan kewenangannya men-deponeer perkara dengan alasan kepentingan umum. Tapi apa lacur dalam dua kali kesempatan dalam dua hari, yaitu di Istana Bogor dan Istana Negara, Jokowi menolak ikut campur atau melakukan intervensi dalam kasus tersebut.
Berdasarkan tiga fakta di atas maka tidak bisa dibantah sesungguhnya kriminalisasi terhadap Bambang Widjojanto hanya dimungkinkan karena Jokowi menggunakan kewenangannya untuk mengganti Kabareskrim pro KPK kepada Irjen Polisi Budi Wiseso, Kabareskrim yang anti KPK dan kemudian menolak menggunakan kewenangannya menghentikan kriminalisasi yang berarti menguntungkan pihak kepolisian dan merugikan KPK. Dengan fakta yang demikian maka sulit dibantah bahwa Jokowi juga bermain dalam penghancuran KPK. Mungkinkah Tempo tidak menyadari hal ini? Tentu saja mustahil dan tidak mungkin. Bila orang awam seperti saya melihat jelas peranan Jokowi itu, maka mana mungkin Tempo tidak melihatnya? Kalau saja Tempo mencantumkan tiga fakta di atas maka judul artikel di Tempo itu seharusnya dibaca: "Penghancuran KPK: Indikasi PDIP-Jokowi-Mega Bermain"
Menurut saya ada tiga kemungkinan yang menjadi alasan Tempo dalam usaha mereka mencoba untuk menutupi peran Jokowi yang sebenarnya terang benderang tersebut, antara lain:
