Saya sudah menulis beberapa artikel yang memberikan petunjuk bahwa Jokowi adalah salah satu aktor yang memuluskan aksi penghancuran KPK; bahkan bisa dibilang tanpa Jokowi maka penghancuran KPK oleh PDIP melalui tangan Polri terutama Bareskrim, tidak akan bisa berjalan. Untuk mempersingkat artikel ini saya tidak akan menuliskan kembali alasan saya menyatakan Jokowi ikut menghancurkan KPK. Bagi yang belum pernah membaca artikel saya itu bisa membaca di link di bawah ini:
http://politik.kompasiana.com/2015/01/24/mengapa-tempo-menutupi-peran-jokowi-719168.html
http://politik.kompasiana.com/2015/01/24/aktor-kriminalisasi-kpk-adalah-jokowi-719073.html
Salah satu alasan yang membuat PDIP bergerak menghancurkan KPK dengan diperbantukan oleh Jokowi sangat terang benderang terlihat yaitu penetapan Komjen. Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Megawati yang terkenal sangat dekat dengan Budi Gunawan tentu layak untuk marah dan tersinggung, apalagi apabila pernyataan seorang mantan petinggi Partai Rakyat Demokratik bahwa Megawati dan Budi Gunawan adalah sepasang kekasih sejak Megawati masih menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Gus Dur benar (http://chirpstory.com/li/248844). Saya tidak mengatakan kultwit tersebut isinya benar; tapi saya hanya mencoba menyampaikan bahwa Megawati layak marah; tapi kenapa Jokowi terlibat dengan mengorbankan semua reputasi yang sudah dibangunnya di depan kelompok masyarakat madani dengan menghancurkan KPK? Tidak masuk akal bila jawabannya adalah Jokowi boneka Megawati. Menurut saya motivasi Jokowi tidak sesederhana itu.
Penghancuran KPK hanya bisa berjalan ketika Kapolri Jenderal Polisi Sutarman dan Kabareskrim Komjen Polisi Suhardi Alius sudah dipecat dan hal itu sudah dilakukan oleh Jokowi. Motivasi Jokowi memecat Jenderal Polisi Sutarman sekalipun dia menunda pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan menurut Tjipta Lesmana ada hubungan dengan perkara Obor Rakyat di mana kepolisian di bawah Sutarman dipandang lamban dalam memproses perkara yang menimbulkan kemarahan dan kebencian luar biasa di hati Jokowi itu. Menurut saya pandangan Tjipta Lesmana itu kemungkinan besar adalah benar terutama apabila kita mengingat kembali bahwa anak Jokowi bernama Gibran Rakabumi pernah marah-marah di depan wartawan karena menurut dia ada "satu media menyebut dirinya sebagai anak haram." Tidak sulit menduga bahwa media dimaksud adalah Tabloid Obor Rakyat. Kemarahan Gibran Rakabumi yang sampai melepaskan kemarahannya tidak peduli dirinya disorot di seluruh Indonesia sampai dia kena bully netizen itu sedikit banyak bisa menggambarkan kondisi psikologis dan kejiwaan dalam keluarga Jokowi terhadap Obor Rakyat.
Gibran Rakabumi masih muda sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosi; tapi bagaimana dengan ayahnya, seorang politikus yang terkenal dengan ketenangannya dalam bertindak? Tentu Jokowi tidak akan marah-marah di depan umum; tapi dia akan membalas dendam dengan cara lain yang lebih halus dan tidak terlihat, apalagi Jokowi memegang kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia sehingga dia memiliki banyak cara membalas Obor Rakyat menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya. Pencopotan Jenderal Polisi Sutarman dari posisi Kapolri karena dianggap lamban menangani perkara tersebut merupakan tanda dimulainya aksi pembalasan dendam Jokowi kepada Obor Rakyat yang menurut analisa sebagian orang dikendalikan oleh orang Istana masa Presiden SBY dan Sutarman kebetulan dianggap sebagai "orang SBY."
Kalau demikian apa alasan pencopotan Kabareskrim Komjen Polisi Suhardi Alius?
Apabila Obor Rakyat adalah benar motivasi Jokowi dibalik pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, maka kita bisa menduga bahwa Obor Rakyat juga merupakan alasan Kabareskrim Komjen Polisi Suhardi Alius diganti oleh Irjen Polisi Budi Waseso. Untuk mempermudah kita melihat masalah dengan jernih bisa dilihat sequence kejadian-demi tanggal kejadian penting sejak pelantikan Budi Waseso sebagai Kabareskrim:
19 Januari 2015: Irjen Polisi Budi Waseso dilantik sebagai Kabareskrim
21 Januari 2015: secara "kebetulan" Bareskrim memasukan berkas Obor Rakyat kepada Kejaksaan Agung, yang mana Jaksa Agungnya berasal dari Partai NasDem sehingga sangat wajar ketika Kejaksaan Agung segera menyatakan berkas lengkap dan siap disidangkan.
22 Januari 2015: Plt. Sekjend PDIP Hasto Kristianto "menyerang" Abraham Samad.
23 Januari 2015: hari ultah Megawati sekaligus gong dimulainya Cicak vs. Banteng yang ditandai dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Pada hari yang sama Jokowi menolak melakukan intervensi.
24 Januari 2015: Jokowi mengundang Wakapolri dan Menkopolhukam untuk menghadap di Istana Negara tanpa kehadiran KPK. Selesai pertemuan, Menkopolhukam menyebut para pendukung KPK sebagai "rakyat tidak jelas" tanpa menyebut rakyat pendukung kepolisian. Jokowi secara resmi meminta agar LSM, NGO dan masyarakat tidak ikut campur dalam kisruh KPK-Polri.
http://www.tempo.co/read/news/2015/01/23/063636999/Bambang-Widjojanto-Ditangkap-karena-Jokowi
Kebetulankah kemajuan perkara Obor Rakyat berjalan bersamaan dengan aksi penghancuran KPK oleh Bareskrim yang dikuasai oleh Irjen Polisi Budi Waseso yang sangat dekat dengan Budi Gunawan? Dalam dunia politik tidak ada kebetulan dan kita hanya perlu mencari benang merah dari kedua kejadian tersebut. Analisa awal saya adalah Presiden Joko Widodo telah membuat sebuah kesepakatan dengan klik Komjen Polisi Budi Gunawan yang berbunyi bahwa sebagai presiden dia akan mendukung atau menciptakan kesempatan kepada klik Budi Gunawan menghancurkan KPK apabila klik Budi Gunawan membantu Jokowi menghancurkan orang-orang di balik penerbitan Obor Rakyat. Ini adalah penjelasan yang menurut saya paling masuk akal.
Saya sudah mencoba memikirkan berbagai alternatif lain termasuk mempertimbangkan berbagai skenario yang ditawarkan oleh netizen untuk menjelaskan alasan Jokowi membantu menghancurkan KPK; seperti bahwa dia mengadu domba Megawati-PDIP dengan rakyat sehingga mudah mengambil alih PDIP; atau ketika adalah sekedar boneka penurut yang menjalankan perintah dari PDIP dan Megawati dan teori-teori lain yang menurut saya tidak menjelaskan alasan Kabareskrim baru segera melimpahkan perkara Obor Rakyat ke Kejaksaan Agung setelah lama mengendap di dalam laci. Apabila ada penjelasan lain maka saya siap mendengar dan mempertimbangkan ulang analisa ini.
Sebagai bonus, saya menduga bahwa perkataan "Rakyat Tidak Jelas" yang diucapkan oleh Menkopolhukam Tedjo yang membuat pendukung KPK marah besar itu berasal dari ucapan Jokowi ketika rapat pada hari Sabtu, 24 Januari 2015 tersebut sebab frasa "tidak jelas" untuk mendiskriditkan secara halus pihak yang tidak disukai adalah kebiasaan Jokowi; seperti ketika dia menyebut Obor Rakyat sebagai "media tidak jelas" yang bisa dibaca dari percakapan berikut ini:
Pada Saat itu wartawa n mengajukan pertanyaan “mengapa Ia jarang terlihat bersama ayahnya”.
“Saya kan kerja. Kalau saya pengangguran, ya saya ikut bapak saya,” ujar Gibran.
“Soalnya ada satu media yang bilang saya anak haram karena enggak pernah kelihatan saat kampanye,” lanjut Gibran dengan ekspresi serius.
Namun, Jokowi mencoba menenangkan sang anak. Dia mengatakan bahwa media yang menyebut demikian adalah media abal – abal.
“Kamu sih bacanya media ndak jelas, kalau ini medianya jelas semua,” ujar Jokowi menunjuk wartawan yang mewawancarainya.
Apabila dugaan saya ini benar dan Jokowi menganggap pendukungnya yang sekarang mendukung KPK adalah "rakyat tidak jelas" maka kita semua bisa mengintepretasikan sendiri artinya.