Negeri Belgia, untuk sementara ini, terselamatkan dari perpecahan. Setelah 541 hari, akhirnya terbentuklah kabinet pemerintah negara kerajaan ini. Reformateur Elio di Rupo (Partai Sosialis) hari Senin 6 Desember 2011 kemarin terpilih menjadi Perdana Menteri yang baru. Pengangkatan sumpah kabinet di Rupo I akan dilakukan dihadapan Raja Belgia, Albert II hari Selasa 7 Desember 2011 ini. Rakyat Belgia akhirnya memiliki pemerintahan pusat yang dinanti-nantikan. Tarik ulur yang berkepanjangan antar partai mayoritas dari wilayah Flandria dan Wallonia hasil pemilu Juni 2010 telah menyebabkan Belgia menjadi negara yatim-piatu alias tak berpemerintah selama hampir satu setengah tahun. Negosiasi yang alot untuk membentuk kabinet pemerintahan pusat, tidak hanya disebabkan oleh konflik utara (Flandria berbahasa Belanda) - selatan (Wallonia berbahasa Prancis), tapi juga oleh pertentangan ideologi antara partai-partai liberal (kanan) dan sosialis (kiri) maupun pertentangan sosial antara serikat-serikat pekerja melawan golongan pengusaha dan birokrat.[1]Titik Balik Titik balik perundingan terjadi sejak akhir November yang lalu setelah Raja Albert II berhasil membujuk Elio di Rupo untuk tidak mengundurkan diri meninggalkan pos-nya sebagai Reformateur dan memaksa ke-6 partai yang terlibat negosiasi untuk mencapai berbagai kebijakan dan kesepakatan penting sebagai landasan kerja yang bakal dipakai oleh kabinet yang baru. Berbagai kebijakan penting yang ditetapkan untuk kabinet yang baru, terutama yang terkait dengan masalah anggaran negara di masa krisis, sempat menuai badai kritik terutama dari partai nasionalis Flandria (N-VA) dan gabungan serikat-serikat pekerja. [caption id="" align="alignright" width="336" caption="Protes Gabungan Serikat Pekeja di Brussel, Jumat 2 Desember 2011 (sumber: dewereldmorgen.be)"][/caption] Demonstrasi 80000 anggota berbagai serikat pekerja sempat terjadi hari Jumat 2 Desember 2011 yang lalu di ibukota Belgia, Brussel. Serikat pekerja menolak pemotongan atas jamsostek dan kenaikan pajak yang diusulkan oleh ke-6 partai sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Bart de Wever, pimpinan partai nasionalis mayoritas Flandria (N-VA) yang keluar dari meja perundingan, meramalkan bahwa usia kabinet yang akan dibentuk hanya akan beberapa bulan saja, mengingat kabinet itu akan berdiri di atas kebijakan-kebijakan penting yang diambil secara terburu-buru. Negosiasi ke-6 partai nyatanya tetap dilanjutkan walaupun menuai banyak kritik. Kabinet Koalisi Hari Senin kemarin, Raja Albert telah menyetujui rencana kabinet yang terdiri dari 13 menteri (termasuk perdana menteri) dan 6 sekretaris negara. Atas latar belakang kultur, bahasa dan ideologi, kabinet pemerintahan federal Belgia adalah selalu berupa kabinet koalisi. Dari segi bahasa, 10 orang merupakan perwakilan dari partai-partai di Flandria yang berbahasa Belanda dan 9 orang merupakan perwakilan dari partai-partai di Wallonia yang berbahasa Prancis. Dari segi ideologi, 12 orang merupakan perwakilan partai liberal (kanan) dan sisanya, 7 orang merupakan perwakilan partai sosialis (kiri). Satu hal yang patut dicatat dari kabinet Di Rupo I ini adalah tidak terwakilinya partai N-VA (Aliansi Flandria Baru). N-VA dibawah pimpinan Bart de Wever adalah partai pemenang pemilu legislatif (13 Juni 2010) di wilayah Flandria. Tidak ikutnya N-VA dalam kabinet disebabkan karena partai tersebut menarik diri dari meja perundingan pada bulan Juli yang lalu. Dikuatirkan banyak pihak, sebagai partai terkuat di Flandria, N-VA akan terus menerus melakukan gerakan oposisi yang kuat terhadap segala kebijakan yang dilakukan kabinet hal mana ditakutkan akan secara signifikatif menghambat jalannya pemerintahan yang baru. [caption id="" align="alignleft" width="384" caption="Elio Di Rupo (kiri) dan bekas PM Belgia yang terakhir Yves Leterme (kanan) (sumber: lesoir.be)"]
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H