FPI Dilatih TNI, Ada yang Kebakaran Jenggot?

Mengutip pernyataan Fahri  Hamzah  yang dirilis Merdeka.com (9/1/2017)  menyikapi pencopotan Dandim Lebak Letkol Czi Ubaidillah yang menggelar pelatihan bela negara kepada anggota FPI  "Kalau enggak dilatih bela negara, bela siapa dong, masa suruh dilatih bela Ahok. Kan sebetulnya sekarang ini ada kepentingan bagi kita untuk memiliki pedoman-pedoman standar di dalam kesadaran bela negara. Kalau dulu itu ada PMP, kemudian penataran P4, sekarang tuh ada juga kurikulum pelajaran kewarganegaraan ya," menyiratkan ketidak setujuan keputusan Pangdam Siliwangi tersebut.

Pangdam III Siliwangi Mayor Jenderal TNI Muhammad Herindra resmi mencopot Dandim Lebak, Banten Letkol Czi Ubaidillah. Pencopotan dilakukan karena Ubaidillah menggelar latihan Bela Negara buat Front Pembela Islam (FPI) pada 5 hingga 6 Januari 2017 tanpa ada koordinasi. Wakil Ketua DPR  Fahri Hamzah menduga ada alasan lain di balik pencopotan. 

Sikap Wakil Ketua DPR RI ini agaknya tak sejalan dengan Sekretaris Kabinet  Pramono Anung yang mengatakan pencopotan Letkol Czi Ubaidillah dari jabatannya sebagai Dandim Lebak menjadi pelajaran berharga bagi berbagai pihak. Letkol Czi Ubaidillah dicopot karena menggelar latihan Bela Negara untuk anggota Front Pembela Islam (FPI). Pramono menandaskan, Letkol Czi Ubaidillah melanggar prosedur dalam menyelenggarakan latihan bela negara untuk FPI. Seharusnya, Letkol Czi Ubaidillah melakukan koordinasi di internal tubuh TNI sebelum melakukan latihan tersebut.

Polemik seputar pencopotan Dandim lebak tersebut  mengindikasikan TNI berada posisi yang dilematis sebab FPI dituding sebagai biang keladi aksi massa yang memaksa Ahok duduk sebagai terdakwa dugaan penistaan agama. 

Terlepas dari atribut FPI, peserta pelatahan bela negara adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama seperti warga negara Indonesia umumnya  sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar yang menjadi ryjukan konstitusi negara kita. 

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) tidak bisa dilakukan begitu saja. Menurutnya, perlu alasan kuat termasuk legitimasi hukum atau legitimasi publik untuk membubarkan ormas yang dirasa meresahkan. Hal itu disampaikan Tito saat salah satu peserta kongres XVII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) mempertanyakan alasan Polri belum juga membubarkan ormas yang dianggap mengancam keutuhan NKRI semisal Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Namun, sikap yang ditunjukkan oleh Sekretaris Kabinet  tersebut agak  tidak sejalan dengan yang tersirat dari pernytaan  Kapolri tersebut, bahwa FPI bukanlah organisasi yang terlarang dan melatih bela negara adalah sejalan dengan  UUD 45 Pasal 27 ayat 3 , yang menyebutkan warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemenkam sendiri memiliki anggaran untuk program bela negara yang mencapai Rp. 45 milyar.

Mungkin yang menjadi persoalan, pelatihan anggota  FPI oleh TNI tersebut  dipandang dari sudut politik dapat menjadikan FPI, terutama Habib Rizieq Shihab besar kepala yang  sedang berseteru dengan Ahok yang diusung PDIP. Sebagaimana kita ketahui, Pramono Anung adalah kader PDIP, bisa dimaklumi kalau sikap yang ditunjukkan seperti kebakaran jenggot. Namun, apakah pernyataan Pramono Anung  tersebut mewakili sikap PDIP atau pemerintah ?

Sekarang yang menjadi pertanyaan lagi, yang dilakukan oleh Dandim Lebak apa bedanya dengan Program pelatihan bela negara yang melibatkan 4.500 kader dari 45 kabupaten/kota se Indonesia yang  dibuka Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenhan, Jakarta, tanggal 22 Oktober tahun silam ? Yang jelas pervedaanya, Dandim Lebak melatih "FPI" dan tidal melapor Panglima.

Menyitir pernyataaan Fahri Hamzah diatas "Kalau enggak dilatih bela negara, bela siapa dong, masa suruh dilatih bela Ahok"  mengundang senyum, betapa tidak, ibarat main catur, langsung skak ster benteng dan kuda terancam, harus memilih siapa yang harus dikorbankan ? Begitukah ?