Hari ini (22/06/2014) telah dilaksanakan debat capres dan cawapres menuju singgasana kepresidenan 5 tahun mendatang. Tema yang diusung dari debat kali ini adalah Politik Nasional dan Ketahanan Nasional.
Di awal MC menyatakan pengantar mengenai tema tersebut bahwa negara adalah entitas yang abstrak, dan dalam pembahasan mengenai politik nasional dan ketahanan nasional sangatlah erat kaitannya dengan interaksi antar negara. Dan karena itulah, dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada pemimpinnya (presiden). Ia dituntut untuk menyampaikan kebijakan nasional tentang ancaman secara kewilayahan dengan penerapan konsep politik nasional. Misalnya peran negara dalam berkontribusi terhadap PBB dan terkait operasi militer sebagai unsur ketahanan nasional.
Pada sesi pertama, Pak Prabowo menyatakan bahwa Politik nasional dan ketahanan nasional adalah pembahasan mengenai tujuan bernegara yang menyangkut keamanan bersama, kemakmuran bersama, dan beliau menekankan bahwa kondisi politik luar negeri adalah cerminan dari kondisi politik dalam negeri. Jika situasi dan kondisi politik nasional terjamin maka respon politik luar negeri akan baik. Dan seperti biasanya, beliau melontarkan komitmennya mengurusi kesejahteraan rakyat. Sebab jika rakyat masih banyak yang miskin dan banyak sumber daya dalam negeri yang mengalir ke luar negeri, maka ketahanan nasional tidak akan tercapai. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Intensitas Pak Prabowo dalam permasalahan sosial dan kemasyarakatan sangat luas, beliau nampak sangat berorientasi pada aspek kesejateraan dahulu yang harus ditata dan dijamin. Dan untuk menanggapi permasalahan nasional yang terpenting adalah benahi dahulu ekonomi kerakyataan dan kesejahteraan rakyatnya. Beliau juga menyatakan ketegasan beliau bahwa taka da sejengkal tanah pun yang bisa diambil oleh negara lain yang memperlihatkan background beliau sebagai mantan orang militer sehingga, meskipun proporsinya dalam menangapi isu ekonomi dan sosial lebih dominan. Ini memungkinkan adanya strategi beliau dalam debat kali ini.
Sementara itu, Pak Jokowi menyatakan politik bebas aktif itu bisa direalisasikan dengan berdasarkan pada 4 prioritas,
(1)Perlindungan WNI ,
(2)Perlindungan maritime dan perdagangan,
(3)Produktivitas dan daya saing,
(4)Keamanan regional dan ikut menjaga ketertiban dunia.
Salah satu bentuk realisasinya yang dikemukakan beliau adalah bahwa Indonesia kedepan akan mendukung penuh negara Palestina untuk merdeka, dan selanjutnya menjadi anggota dari PBB.
Untuk mendukung ke-4 prioritas tersebut, Pak Jokowi mengemukakan strategi diplomasi yang dapat diselenggarakan adalah : G to G, B to B, dan K to K. Dan nantinya akan membaiknya ketahanan nasional, yakni dengan jaminan penuh terhadap para prajurit dan alat pertahanan yang kuat, dan sudah tentu dengan memperbaiki perindustrian pertahanan nasional dahulu yang diperbaiki. Hal ini sangat berguna dalam menghadapi pergeseran politik dari barat ke timur sehingga di darat, laut, dan udara, Indonesia tetap akan menjadi pemenang dan nantinya akan berwibawa serta dihormati oleh negara lain.
Pada kondisi ini, Pak Jokowi terlihat sangat hati-hati dalam memaparkan argumentasinya, yakni dengan mengintip catatannya, beliau tampak lebih hati-hati secara konseptual mengenai politik luar negeri bebas dan aktif dengan contoh yang mendetail, apalagi ditambah dengan pemikirannya mengenai negara maritim.
Tampaknya di termin pertama, kedua kubu kurang begitu memperlihatkan serangan-serangannya, tidak ada gregetnya sehingga tampak seimbang.
