Kenaikan Indeks Demokrasi Pengaruhi Stabilitas Ekonomi RI

Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dapat dilihat dari suksesnya pembangunan perekonomian, tetapi juga dapat dilihat dari keberhasilan nasional dalam pembangunan manusianya. Masih dalam rangka menyambut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) yang ke-70, keberhasilan pembangunan manusia Indonesia terlihat dari naiknya kesadaran ekonomi, kesadaran politik dan saling menjaga keamanan.

Beberapa waktu kedepan, pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak. Ini tentunya membutuhkan kesadaran demokrasi yang tinggi sehingga pada waktunya akan mampu mensukseskan proses demokrasi di negeri ini. Pentingnya kesadaran berdemokrasi saat ini sejatinya merupakan konsekuensi logis bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat atau beropini, baik secara lisan maupun tulisan. Meski, beberapa waktu ini, sempat terlintas kabar semerbak mengenai aturan pemerintah yang akan membuih siapa saja yang melakukan penghinaan dan pelecehan Presiden. Hehe...namun, beberapa kalangan justru mengernyitkan dahi dan melontarkan argumen bahwa pengesahan aturan penghinaan kepala negara berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Membicarakan soal kebebasan perpendapat, tentunya menjadi salah satu indikator maju atau mundurnya nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Apalagi, di tengah semarak Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan kali ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang ternyata mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu 2013. IDI Indonesia pada tahun 2013 mencapai 63,72 naik menjadi 73,04. Hal ini mengartikan bahwa tingkat demokrasi Indonesia meningkat tajam. Walaupun setiap tahunnya sangat ditentukan oleh kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan, namun setidaknya pada tahun 2015, IDI Indonesia akan terus meningkat disebabkan beberapa hal.

Pertama, IDI Indonesia meningkat seiring dengan bergulirnya regulasi sistem pemerintahan Reformasi Birokrasi (RB). Dengan adanya RB, seluruh sistem birokrasi termasuk pengawasannya akan berjalan dengan baik dan lancar sehingga pelayanan publik juga akan terus membaik.

Kedua, kenaikan IDI Indonesia selain dipicu oleh membaiknya kebebasan sipil dan kebebasan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang politik, juga dipicu dengan adanya kesadaran dalam ikut serta mensukseskan proses perpolitikan di Indonesia. Kesadaran inilah yang secara langsung menunjukkan keberhasilan pembangunan demokrasi yang baik.

Dalam kondisi "Kocok Ulang Kabinet" yang beberapa waktu yang lalu sempat menyita perhatian publik, ditambah dengan stresnya rupiah akibat apresiasi dolar hingga hampir menembus kembali angka krisis moneter 1998, pemerintah terlihat masih optimis dengan tekad mencapai pertumbuhan ekonomi yang 'melejit' atau 'meroket' pada akhir tahun 2015.

Di bulan Juli 2015 saja, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus hingga menyentuh angka 14 Miliar rupiah. Eits!, belum tentu...surplus perdagangan dalam jangkah menengah atau jangka panjang belum tentu menciptakan induksi keberhasilan pembangunan nasional, tidak. Justru optimisme yang berlebihan inilah nantinya menjadi sebuah "janji" untuk direalisasikan. Semoga pemerintah tak sampai sakit kepala dengan kondisi Indonesia, terutama instabilitas perekonomian saat ini.

Erat kaitannya dengan hal tersebut, tentunya angka IDI yang terus meningkat diharapkan menjadi sebuah barometer kualitas publik dalam ikut serta dalam proses demokrasi di Indonesia ini. Bisa jadi kedepannya, proses demokrasi yang baik, lancar dan penuh keamanan dan keadilan akan mampu berimplikasi positif terhadap perekonomian yang...ujungnya adalah meningkatkan citra Indonesia sekaligus mengkondusifkan iklim investasi dalam negeri agar dapat mendongkrak stabilitas ekonomi.