Korupsi Dicegah Lewat Subsidi Parpol 1 Trilyun

[caption id="" align="aligncenter" width="620" caption="Cahyo Kumolo Mendagri Tempo"][/caption] Kedengarannya unik yah atau memang wajar mungkin bagi para pejabat dan politisi di negeri ini. Ketika keadaan Komisi Pemberantasan Korupsi berencana semakin dilemahkan dengan isu munculnya inpres yang seakan-akan ingin memperioritaskan kepada pencegahan, dimana sakitnya bangsa ini pada korupsi sudah pada tahap kronik tetapi malah diberi suplemen multivitamin bukannya obat yang mengobati penyakit kronis. Wujud dari pencegahan itu pun diwujudkan lewat pemberian subsidi setiap parpol sebesar 1 trilyun. Ide dana parpol 1 trilyun ini dicetuskan oleh Mendagri Cahyo Kumolo dengan alasan yang sangat sederhana tapi dengan nalar yang luar biasa untuk bisa dikatakan sederhana, supaya tidak korupsi. Apakah jaminan pemberian subsidi kepada partai dapat mencegah korupsi. Padahal lebih banyak yang membutuhkan subsidi daripada hanya sekedar memberikannya kepada partai sebesar 1 trilyun. Dana yang bisa dibilang cukup fantastis. Kemudian dana yang diberikan untuk partai ini apakah akan menjamin juga para kader mereka yang duduk sebagai anggota dewan bisa bekerja secara profesional untuk menggolkan aspirasi masyarakat yang menjadi tanggung jawab mereka. Bukankah selama ini kinerja anggota dewan bisa dibilang sangat lah buruk. Citra mereka cenderung negatif di mata masyarakat dan banyak yang apatis terhadap tingkah laku mereka. Bukankah ada hal lain yang musti diperhatikan untuk mencegah korupsi daripada sekedar memberikan subsidi 1 trilyun kepada Parpol. Sebagai contoh  alokasi dana yang dianggarkan untuk cadangan beras pemerintah di dalam APBN 2015 pada Kementerian Pertanian saja hanya Rp 1,5 triliun. Cadangan stabilisasi pangan hanya Rp 2 triliun, sementara cadangan stabilitas pangan Rp 0. http://nasional.kompas.com/read/2015/03/10/10554021/Sembilan.Alasan.Menolak.Jatah.Rp.1.Triliun.Per.Tahun.untuk.Parpol.dari.APBN Di tengah banyaknya hal yang lebih penting untuk bisa diberikan anggaran dan ketidakberesan partai politik Indonesia, masih pantaskah parpol menerima subsidi 1 trilyun lebih, bahkan di tengah masyarakat Indonesia yang masih banyak terdapat keluarga miskin yang untuk membeli beras saja susah.