DEAR BURUH INDONESIA

Salam ,

Saya pernah mengalami status sebagai tenaga kerja outsourching selama 5 tahun di sebuah kantor pusat Bank Pemerintah di jakarta Pusat, dan ini pendapat saya:

Dalam jangka pendek, hidup sebagai tenaga kerja outsourching memang merupakan suatu alternatif solusi dalam hal pengangguran. Walaupun sebagai tenaga outsourching saya diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa melalui lembaga atau perusahaan dimana saya berada. Saya bangga karena di beri kepercayaan dalam hal - hal yang cukup sensitif dalam hal data perbankan dan penghargaan atas suatu opini saya terhadap suatu kasus.

Dalam perjalan waktu, wawasan tumbuh dan berkembang dalam hal menilai sistim organisasi perusahaan , bahwa terkait tenaga kerja outsourching, dalam jangka panjang akan merugikan perusahaan itu sendiri dan karyawan yang bersangkutan. Perusahan memang untung dalam hal finansial karena mampu menekan biaya tenaga kerja, tapi selalu mengalami arus keluar masuk karyawan dengan frekwensi yang cukup tinggi yang akan mengakibatkan terganggunya produktifitas perusahaan. Disisi lain karyawan juga semakin sadar bahwa sistim outsourching ini memasung, menjebak dan menutup masa depan ideal seseorang. Suasana kerja menjadi tidak nyaman karena sistim ini memperuncing dikotomis antara karyawan tetap dan outsourcing sehingga cepat atau lambat akan menimbulkan gejolak yang jika tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan hal yang bersifat contra produktif: demo anarkis, mogok dan sebagainya.

Wahai pemerintah dan DPR, buatlah undang - undang yang benar - benar menghargai tenaga kerja sebagai manusia, dimana manusia itu selalu ingin diperlakukan sama dan di hargai jasanya dan karyanya dengan metode standar dan ideal dalam kerangka negara berdaulat dan mohon diabaikan kesimpulan ini jika negara kita tidak berdaulat.

Sekian dan terima kasih.

Salam hormat,

Www.johntaufan.co.nr