Ilmu Administrasi Negara

UNIVERSITAS PUTERA BATAM

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi. Sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari administrasi. Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak. Dari definisi administrasi yang ada, kita dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau adminsitrasi negara. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi negara.

Administrasi negara juga mempunyai banyak sekali definisi, yang secara umum dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya dalam lingkungan lembaga eksekutif saja. Dan kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi negara meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan publik. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya. Di antara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan (performance) administrasi negara.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas pada makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

• Apa pengertian ilmu administrasi Negara?
• Bagaimana perkembangan Administrasi Negara di Indonesia?
• Paradigma Administrasi Negara ke Administrasi Publik dan Prospeknya di masa datang?
• Bagaimana sistem Administrasi Negara di Indonesia?

1.3 Tujuan

·Memahami dan mengetahui sejarah Administrasi Negara di Indonesia dan perkembangannya hingga saat ini

·Mengetahui kebijakan pemerintah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

·Melengkapi tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara

BAB II. PEMBAHASAN

I. DEFINISI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Gejolak untuk mengembangkan konsep baru Ilmu Administrasi Negara tampaknya sudah mulai dirasakan pada akhir tahun 1960 dan awal tahun 1970-an. Ketika itu Dwight Waldo menggegerkan masyarakat sarjana Administrasi Negara dengan isyaratnya yang terkenal bahwa administrasi negara hidup dizaman yang penuh kekacauan (time of turbulance). Gejolak ini sebenarnya sudah dirasakan dikala diadakan suatu konferensi oleh masyarakat Administrasi Negara dengan disponsori oleh American Academy of Political Social Science tahun 1967.

Suatu kenyataan dalam konferensi tersebut yang mengesankan Dwight Waldo ialah pesertanya pada umumnya terdiri dari orang-orang yang berumur 50 dan 60-an tahun.

Gerald Caiden menandaskan bahwa disiplin administrasi negara ini pada hakikatnya adalah suatu disiplin yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat (public affairs), dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat (public business). Hal ini meliputi segala sesuatu yang dapat dijelaskan sebagai jawaban masyarakat terhadap masalah-masalah yang memerlukan pemecahan-pemecahan kolektif bukan perorangan, melalui suatu bentuk intervensi pemerintah diluar intervensi-intervensi sosial dan pihak swasta.

Woodrow wilson atau Leonald D. White yang ramai mempersoalkan antara politik dan administrasi, yang pada akhirnya meletakkan administrasi berada diluar kajian politik. Kata-kata Woodrow wilson yang terkenal antaranya menyatakan:

‘Administration lies outside the proper sphere of politics. Administration questions are not political questions;although politics sets the task for administration, it should not be suffered to manipulate its offices.’

Beberapa pemikir administrasi negara pada awal perkembangannya, senantiasa memperdebatkan antara politik dan administrasi ini. Pemikir lain setelah Woodrow wilson antara lain Leonald D. White dengan bukunya yang terkenal Introduction to Study of Public Administration dapat dikatakan sebagai pembuka ke arah pengkajian disiplin baru di kalangan ilmu-ilmu sosial, yang kemudian dikenal dengan Ilmu Administrasi Negara ini.

Edward H. Lithfiled :dalam Notes on A General Theory of Administration, yang dikutif dan diterjemahkan oleh Inu Kencana dalam bukunya Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemeintah diorganisasi, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.” (Kencana, 2003:33)

Dwight Waldo :Administrasi Negara Mengandung 2 (dua) pengertian, yakni :

·Administrasi Negara adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.

·Administrasi Negara adalah suatu seni dan ilmu yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

M. E. Dimoc & G. O. Dimoc : Administrasi Negara merupakan kegiatan pemerintah di dalam melaksanaan kekuasaan politiknya.

Prof. Dr. Prajudi Admosudirdjo :Administrasi Negara mengandung 3 (tiga arti), yakni:

·Administrasi Negara sebagai fungsi pemerintah untuk mengurus atau menangani urusan-urusan kenegaraan (publik servicess) secara tertentu.

·Administrasi Negara sebagai aparatur dan aparat pemerintah sebagai suatu organisasi untuk mengendalikan keadaan pemerintahan negara.

·Administrasi Negara sebagai proses penyelenggaraan berbagai macam tugas dan urusan pemerintah secara terorganisasi, sistematika, metodis, dan teknis.

Arifin Abdulrachman : Administrasi Negara merupakan ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara.

J. Wajong :Tugas utama Administrasi Negara ialah pada dasarnya merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan politik, kemudian melaksanakannya dan menyelenggarakannya

F. A. Nigro :Administrasi Negara mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah dan merupakan bagian dari proses politik.

Kesimpulan dari definis-definisi tersebut adalah bahwa Administrasi Negara merupakan segala kegiatan aparatur negara/pemerintah, untuk mencapai tujuan negara.

ØAdministrasi dalam pengertian proses atau kegiatan

Menurut Sondang P. Siangan Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah dibentukan.

ØAdministrasi dalam pengertian tata usaha

Menurut munawardi Reksohadiprowiro “dalam arti sempit” administrasi berarti tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapid an sistematis serta penentuan fakta-fakta serta tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbale balik antara satu fakta dengan fakta lainnya.

ØAdministrasi dalam pengertian pemerintah

Menurut Wijana, administrasi adalah “Rangkaian semua organ-organ Negara rendah dan tinggi yang bertugas menjalankan pemerintahan pelakanaan dan kepolisian.

BAB III. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Administrasi Negara sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala. Ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di Asia Selatan termasuk di Indonesia, Cina, dan di Mesir kuno, dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang ini dikenal dengan sebutan Administrasi Negara.

Administrasi Negara modern yang dikenal sekarang ini adalah produk dari suatu dari suatu masyarakat feodal yang tumbuh subur di Negara-nagara Eropa. Negara-negara didaratan Eropa yang kesemuanya dikuasai oleh kaum feodal, bangsawan, dan kaum ningrat kerajaan berusaha untuk mengukuhkan sistem pemerintahannya. Dengan semakin tumbuhnya perkembangan masyarakat, maka sentralisasi kekuasaan dan pertanggung jawaban dalam pemerintahan monarki menimbulkan suatu kebutuhan untuk mendapatkan korps administrator yang cakap, penuh dedikasi, stabil, dan integritas.

Salah satu perwujudan kebutuhan suatu sistem penataan pemerintahan yang sistematis tersebut di Prusia dan Austria dikenal dengan sistem kameralisme (cameralism). Sistem ini dapat dikatakan sebagai awal mulanya administrasi negara. Gejala diperlukannya suatu sistem penataan administrasi pemerintahan seperti di Prusia dan Austria tersebut, kemudian di perkuat di Prancis pada abad ke-18 dengan usaha-usaha untuk mengembangkan teknologi dan engineering.

Walaupun unsur-unsur kameralisme dan teknologi di prancis telah memberikan pengaruh yang besar terhadap administrasi negara diberbagai negara Eropa pada waktu itu, akan tetapi esensi dari unsur-unsur tersebut tampaknya mulai memudar ketika terjadi revolusi Prancis dan juga ketika zaman Napoleon.

Administrasi telah lebih banyak dipelajari sebagai suatu hal yang bisa memberikan pelayanan terhadap pemberian saran kebijaksanaan kepada menteri. Dan sedikit dipelajari sebagai proses manajemen kedalam (internal management) dibandingkan dari sebagian besar Negara-negara lainnya.

Di tahun 1968 suatu komite penyelidikan terhadap pegawai-pegawai negeri dibawah pimpinan Lord Fulton memberikan rekomendasi dibukanya kesempatan rekrutmen yang luas pada jabatan-jabatan tingkat atas. Lewet india dan negara koloni lainnya sistem dan konsep administrasi negara dari inggris ini dikembangkan, dan dalam perjalanan sejarah mereka meneruskan dengan sistem “commonwelth” yang hidup sampai sekarang ini.

Ada tiga unsur yang membedakan dengan sistem administrasi inggris. Pertama, sistem federal dan khususnya sistem kekuasaan yang terbatas pada pemerintahan nasional. Kedua, pemisahan kekuasaan eksekutif dari kekuasaan legislatif di tingkat pemerintahan nasional, negara bagian, dan tingkat kota. Ketiga, besarnya rasa takut dan tidak percaya atas memusatnya kekuasaan eksekutif. Perasaan ini sebenarnya merupakan salah satu penyebab Revolusi Amerika berkobar.

Sejak Revolusi Amerika, ada tiga perubahan pokok yang memberikan pengaruh terhadap administrasi negaranya. Ketiganya itu ialah:

1)Terdapatnya dua sistem kepartaiannya

2)Invasi yang luas yang oleh partai-partai politik ini terhadap urusan-urusan administrasi pemerintahan

3)Terdapatnya usaha untuk menggalakkan spesialisasi, diversifikasidan profesionalitas di semua jabatan.

Tiga perubahan tersebut dapat dikatakan sebagai karakteristik yang mewarnai administrasi negara Amerika Serikat sampai sekarang ini.

Paradigma dalam Administrasi Negara

A. Paradigma I (Paradigma dikotomi politik administrasi, 1900-1926)

Tonggak sejarah yang dapat digunakan sebagai momentum dari fase paradigma pertama ini ialah tulisan dari Frank J. Goodnow dan Leonald D. White

Frank J. Goodnow dalam bukunya “Politic and Administration” mengatakan bahwa politik itu harus membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan atau melahirkan keinginan-keingan negara sedangkan administrasi diartikan sebagai hal yang harus berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksaan tersebut.

Frank J. Goodnow dan pengikutnya, mengatakan bahwa administrasi negara seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintahan

Administrasi negara mulai mendapatkan legitimasi akademis pada tahun 1920-an. Pada tahun 1926 Leonald D. White menerbitkan bukunya yang terkenal “Introduction to the Study of Public Administration”. Buku pertama yang secara keseluruhannya dipersembahkan untuk mengenalkan ilmu administrasi negara.

ØDwight Waldo, dorongan yang umum dari bidang administrasi negara, yaitu :

1. Politik seharusnya tidak usah menganggu lagi administrasi
2. Manajemen memberikan sumbangsih analisis ilmiahnya terhadap administrasi
3. Administrasi negara adalah mampu menjadikan dirinya sebagai ilmu pengetahuan yang “value-free”
4. Misi dari ilmu administrasi adalah ekonomis dan efisiesi.

Pembagian daerah analisis antara administrasi negara dan ilmu politik selama masa orientasi locus ini tampaknya mempunyai dampak yang panjang sampai dengan sekarang.

Hal ini terlihat dari berbagai Universitas di Amerika serikat (termasuk Indonesia).

Materi Bidang Administrasi Negara : Teori Organisasi, Adm. Keuangan, Adm. Kepegawaian dan Adm. Perbekalan.

Materi Ilmu Politik: Teori Ilmu Pemerintahan, Kepresidenan, proses pembuatan undang-undang, politik pemerintah daerah dan pusat, perbandingan politik, dll.

B. Paradigma II (Prinsip-Prinsip Administrasi, 1927-1937)

Diawali dengan terbitnya buku dengan judul “Principles Of Public Administration” oleh W.F. Willoughby (1927)

Ditegaskan bahwa prinsip2 Administrasi itu ada dan dipelajari serta bisa terjadi pada semua tatanan administrasi tanpa memperdulikan kebudayaan, fungsi, misi dan kerangka institusi.

Tahun 1937 merupakan puncak akhir dari fase paradigma II ini. Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick mengemukakan tulisan “Paper on the Science of Administration”.

Prinsip Administrasi yang terkenal dari Gulick dan Urwick disingkat POSDCORB

Analisis tentang trauma politik dan administrasi diberikan oleh Allen Schick yang mengatakan bahwa administrasi negara adalah mengabdi untuk kekuasaan dan mempunyai kekuasaan yang penuh melayani kekuasaan itu untuk Pro Bono Publico, untuk membantu pemegang kekuasaan dalam memerintah secara lebih efisien.

C. Paradigma III (Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik, 1950-1970)

Sebagai hasil dari derasnya kritikan yang ditujukan kepada Ilmu Administrasi Negara, maka terjadilah perubahan dan pembaharuan definis locusnya yakni birokrasi pemerintah dan kekurangan hubungan dengan focusnya.

Secara singkat dikatakan bahwa fase paradigma ketiga ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Itulah sebabnya tulisan2 pada tahun 1950-an penekanan pembicaraannya pada wilayah kepentingan (area of interest) atau sebagai sinonim dari ilmu politik.

Keadaan ini mendapat perlawanan dari sarjana ilmu politik sebagai suatu disiplin dari APSA

D. Paradigma IV (Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi, 1956-1970)

Timbulnya paradigma 4, sebagian disebabkan karena sarjana administrasi negara dianggap sebagai warga negara kelas dunia dari ilmu politik.

Jalan yang dipilih ialah kembali bahwa administrasi negara ialah ilmu administrasi.Dalam ilmu ini terdapat pula pembahasan-pembahasan mengenai teori organisasi dan ilmu manajemen.

Sebagai suatu paradigma, pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan focus, tetapi tidak pada locusnya. Ia menawarkan teknik-teknik, dan bahkan sering kali teknik-teknik yang canggih dan memerlukan keahlian dan spesialisasi. Tetapi untuk institusi apa spesialisasi itu seharusnya diterapkan tidakmenjadi perhatian dalam rumusan ilmu ini.

Sarjana Administrasi Negara Keith M. Henderson berpendapat di pertengahan tahun 1960 bahwa teori organisasi adalah atau seharusnyamenjadi fokus utama dari administrasi negara.

Oleh sebab itu pada awal tahun 1960-an, organizational Development (OD) atau pengembangan organisasi (PO) mulai berkembang secara pesat sebagai satu spesialisasi dari ilmu administrasi.

Universitas Yale dicatat sebagai salah satu promotor utama dalam mengembangkan ide-ide OD pada Administrasi Negara

E. Paradigma V (Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara, 1970)

Pembaharuan dalam tahap paradigma yang kelima ini locus administrasi negara tidak semata-mata pada ilmu murni administrasi, melainkan pada teori organisasi.Pertimbangan2 untuk menggunakan teknik-teknik ilmu manajemen ke dalam lingkungan pemerintahan menjadi perhatian pula dalam fase paradigma kelima ini.Maka focus administrasi negara adalah teori organisasi, praktika dalam analisis public policy dan teknik-teknik administrasi dan manajemen yang sudah maju.

Adapun locusnormatif dari administrasi negara adalah birokrasi pemerintahan dan pada persoalan-persoalan masyarakat (public affairs).

Dalam waktu singkat administrasi negara sebagai suatu bidang kajian telah menunjukkan warna sendiri. Antara tahun 1973-1978 telah dibentuk kurang lebih 21 % fakultas profesional administrasi negara dan public affairs, dan sekitar 53 % departemen administrasi negara dan public affairs.

BAB IV. PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA KE ADMINISTRASI PUBLIK

Pergeseran paradigma administrasi negara ke administrasi publik akan tergambarkan dalam pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM sebagai berikut :

1. Pembangunan administrasi negara sebagai bagian dari pembangunan nasional, disampaikan dalam pengukuhan Guru Besar Prof. Soempono Djowadono.

·Menerjemahkan publik admiinistrasi menjadi administrasi tidak bisa diterjemahkan dengan pendekatan kekuasaan yang dipergunakan oleh pemerintah saat itu.

·Menterjemahkan public administration menjadi administrasi negara tidak bisa dikatakan salah melainkan sesuai dengan suasana lingkungan yang sedang dihadapi oleh administrasi negara di Indonesia.

qDi awal pidato Prof. Soempono :

“Administrasi Negara atau Public administration biasanya yang dimaksud ialah bagian dari keseluruhan lembaga-lembaga dan badan-badan dalam pemerintahan negara sebagai bagian dari pemerintah eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah yang tugas kegiatannya terutama melaksanakan kebijaksanaan pemerintah (Public Policy)”.

Walaupun Public Administration diterjemahkan administrasi negara sebagai perwujudan perhatiannya pada kegiatan negara akan tetapi pelaksanaan administrasi negara itu ditujukan untuk kepentingan publik/masyarakat. Dengan demikian perhatian utama dari administrasi negara adalah kepentingan masyarakat (Prof. Soempono).

Leonald D. White : Besarnya administrasi negara dan luasnya kegiatannya tergantung pada harapan-harapan rakyat akan jasa-jasanya untuk menyelenggarakan atau melindungi kepentingan-kepentingannya.

2. Revitalisasi sektor Public menghadapi Keterbukaan Ekonomi dan Demokratisasi Politik (Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA).

Intinya mengenai reformasi sektor publik yang dalam literatur administrasi dinamakan dengan reformasi administrasi (Caiden, 1991), Reinventing Government (Osborne&Gaebler, 1993) atau Government Renewal (Government Canada, 1990).

Woodrow Wilson, dgn tulisan “The Studi Of Public Administration” (Jurnal Political Science Quarterly edisi Juli 1887) yg dipandang sebagai Tonggak kelahiran Ilmu Administrasi Negara Modern, melalui tulisan ini memberikan kritik yang tajam terhadap sistem administrasi negara Amerika Serikat yang telah usang karena didasarkan pada Spoil Sistem (Sistem Konco). Sebagai pengantinya Wilson mengusulkan suatu sistem Meritokrasi (Meritocratic System).

Agenda yang perlu diperhatikan dalam melakukan reformasi di sektor publik (Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA) :

1. Reformasi sektor publik harus ditujukan kepada peningkatan kemampuan, profesionalisme dan netralitasbirokrasi.
2. Intervensi pemerintah yang terlalu besar dalam kegiatan ekonomi terbukti mengandung penuh keterbatasan serta telah menyebabkan inefisiensi yang sangat besar.

“Birokrasi publik harus mengalami pergeseran nilai dari Otoriterianisme birokratis ke Otonomi Demokratis. Dari Negara pejabat menjadi negara pelayan”.

3. Demokrasi dalam Birokrasi Pemerintah Peran Kontrol Rakyat dan Netralitas Birokrasi (Pengukuhan Guru Besar Prof. Miftah Thoha).

·Selama 32 Tahun semasa pemerintahan orde baru, birokrasi pemerintah tidak bisa digolongkan ke dalam tatanan yang demokratis. Birokrasi waktu itu sangat kuat, sentralis, dan otoritarian.

·Titik berat kekuasaan berada di tangan penguasa birokrasi pemerintah bukan terletak di tangan rakyat.

·Demokrasi tanpa kontrol rakyat merupakan cacat yang tidak bisa diampuni.

·Sistem birokrasi pemerintah yang menjamin adanya netralitas dari tarikan dan intervensi kekuatan politik yang dimainkan oleh partai-partai politik yang berkuasa dalam pemerintahan.

4.Reorientasi Ilmu Administrasi Publik : Dari Government ke Governance (Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Agus Dwiyanto MPA)

vKebingunganmengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan Ilmu Administrasi Publik?

vIlmu Administrasi Publik yg sebaiknya dikembangkan di Indonesia?

vSistem pemerintahan, politik dan lingkungan budaya yang berbeda membuat konsep, teori, dan pendekatan yang dikembangkan oleh American Public Administration sering tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena Ilmu Administrasi Publik di Indonesia.

vApakah Ilmu Administrasi Publikitu adalah bagian dari Ilmu Administrasi dan Ilmu Politik?

5. Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal Bagaimana Semangat Kompatibilitas Menjiwai Budaya Birokrasi (Pengukuhan Guru Besar Prof. Warsito Utomo)

• Terjadi pergeseran titik tekan dari Public Administration di mana negara menjadi salat satu agen tunggal implementasi fungsi negara menjadi Public Administration yang menekankan fungsi pemerintahan atau negara sebagai public service.
• Telah terjadi perubahan makna Public sebagai negara, menjadi public sebagai masyarakat.
• Pendekatan (Approach) tidak lagi kepada negara tetapi lebih kepada masyarakat atau Customer’s Oriented atau Costumer’s Approach.

• Dari Government yang berorientasi pada “Otoritas” menjadi Governance yang berorientasi pada “Kompatibilitas”.
• Administrasi Publik (Negara) tidaklah melepaskan diri atau terlepas sama sekali dari kehidupan atau masalah negara.

BAB V. PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIA DAN PROSPEKNYA DI MASA DATANG

1. Perkembangan Ilmu Administrasi Negara

Ilmu Administrasi Negara dilahirkan pada akhir abad ke 19, ketika perhatian masyarakat akademis mulai tertarik mengamati kegiatan-kegiatan suatu negara (The Business Of The State).Administrasi Negara menjadi suatu ilmu dan profesi yang independen tidak bisa dipisahkan dari dua tokoh Woodrow Wilson (1887) dan Frank. J. Goodnow (1990).Dua tokoh pemikir ini yang pertama kali mempertahankan kemandirian ilmu administrasi negara. Perhatian administrasi negara tradisional sebagaimana yang dikemukakan pelopor pendahulu senantiasa tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan hukum (the power of love).

Menurut Rosenbloom (1998) pendekatan legal memandang administrasi negara sebagai upaya untuk mengamalkan dan memaksa hukum ke tataran lingkungan yang nyata (as applying and enforcing the law in concrete circumstances).

Pendekatan kekuasaan hukum ini bersumber pada tiga hal utama, yakni:

a)Administrative law, dimana hukum sebagai body of law and regulation mengendalikan proses administrasi;

b)Peradilan administrasi negara, adanya kecenderungan bahwa setiap persoalan dalam proses administrasi diselesaikan menurut prosedur peradilan

c)Hukum Konstitusional, bahwa semua dan macam-macam warga negara dirumuskan kembali hak dan kemerdekaannya.

Dengan demikian administrasi negara ialah hukum in action dan suatu sistem teregulasi.

“Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan”.

Disiplin ilmu lain yang memberikan sumbangsih terhadap administrasi negara ialah engineering dan industrial relations.

• Revolusi Industri tahun 1990 yang menunjukkan keprihatinan terhadap kesejahteraan hidup rakyat, memerlukan para navigator yang sangat unggul dan qualifed.
• Ilmu yang diberikan mengenai Metode Statistik dan Perilaku Organisasi
• Contohnya penelitian Elton Mayopakar Psikologi Industri dari Harvard Business School yang dikenal dengan studi Hawthorn (1920-1930).

Konflik Internasional pada tahun 1930-an dan tahun 1940-an mendorong kuat timbulnya perubahan ideologi nasional dan perspektif paham demokrasi di masyarakat negara-negara barat.

·Konsekuensi dari kejadian ini berpengaruh terhadap perkembangan ilmu administrasi negara dan teori kebijakan publik.

·Perhatian pemerintah mulai diperlihatkan dengan menciptakan kinerja pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas, perencanaan jangka panjang, kinerja jasa penyampaian barang-barang publik (public good) kepada penduduk yang semakin berkembang.

·AdministrasiNegara berpengaruh terhadap kebijakan publik, reformasi administrasi dan administrasi pembangunan.

Banyak pemikiran yang mengajukan pandangan multidimensi untuk memahami keaslian disiplin ilmu administrasi negara.

Kebijakan publik, manajemen science, serta kajian tentang organisasi sebagai perpsektif dalam ilmu administrasi negara.Eran Vigoda (2002) bahwa ada 3 disiplin ilmu sebagai “core sources” dari ilmu administrasi negara.

1. Political Science dan Policy Analysis
2. Sosiologi dan Cultural Studies
3. Manajemen Organisasi dan Business Science termasuk di dalamnya ilmu human resources dan ilmu perilaku.

2. Ilmu Administrasi Negara di Indonesia

·Ilmu administrasi negara di Indonesia masih mengikuti perkembangan negara maju lainnya. Apa yang terjadi di Amerika misalnya, diimport oleh pakar di Indonesia diintroduksi sebagai barang baru.

·Buku yang agak lengkap membahas administrasi negara di Indonesia pada tahun1978 oleh Bintoro Tjokroamidjojo tentang Administrasi Pembangunan.

·Selanjutnya Reformasi Birokrasi Publik (2003, Agus Dwiyanto), Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah (2003), Reformasi administrasi Publik, teori dan praktik (Chaizi Nasucha), Birokrasi dan Politik di Indonesia (2003, Miftah Thoha), dll.

3. Reformasi Administrasi Negara dari Soekarno ke Soeharto

Perkembangan Administrasi negara di Indonesia dapat pula di ikuti seberapa jauh pimpinan nasional (pemerintah) mempunyai perhatian untuk melakukan perbaikan dan pengembangan. Salah satu upaya untuk mengetahuinya ialah dengan mengamati upaya reformasi administrasi pemerintahan yang pernah dilakukan oleh dua pemerintahan yang cukup lama di Indonesia, yakni zaman pemerintahan Bung Karno dan zaman pemerintahan Soeharto.

Pada awal perkembangan ilmu administrasi negara tahun 1950-an, pemerintah dalam hal ini Presiden Soekarno melalui almarhum Perdana H. Djuanda melakukan reformasi administrasi negara Indonesia. Ketika pemerintah proklamasi melaksanakan pemerintahan sendiri pemerintahannya waktu itu meniru dan mewarisi sistem administrasi pemerintahan kerajaan Belanda. Sistem itulah satu-satunya yang kita kenalkan dalam menata administrasi negara kita semenjak proklamasi.

4. Peran Ilmu Administrasi Publik di Masa Depan

Rene Magritte seorang pelukis surrealist Belgia, lukisannya itu berjudul “Ceci n’est pas une pipe” (This is not a pipe). Suatu gambaran atau lukisan tentang sesuatu itu memang bukan realita dari sesuatu itu. The picture of thing is not the thing (Peter dan Waterman Jr., 1982). Lukisan pipa tidaklah sama dengan aslinya sebagai pipa.

Administrasi publik (negara) selama ini selalu diasumsikan sebagai upaya melukis suatu benda bukan menaruh perhatian terhadap bagaimana realita benda tersebut. Sehingga karenanya administrasi publik dianggap kurang memberikan kontribusi terhadap setiap reformasi dibidang pemerintahan.

Di Indonesia Ilmu Administrasi publik merupakan kumpulan sketsa yang dipergunakan untuk membenarkan kebijakan penguasa,dan yang jauh dari harapan rakyat. Kumpulan sketsa itu tidak berkehendak untuk dilaksanakan dalam realita. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masa pemerintahan yang lalu karena didukung oleh sistem administrasi yang berbentuk sketsa tersebut. Administrasi pemerintahan sengaja dibuat tidak baik dan kacau, agar penyimpangan itu bisa berjalan dan tidak bisa diketahui dan dikontrol oleh rakyat.

Kutipan cerita sepenggal tentang pelukis Belgia itu dimaksudkan untuk memberikan kesan kepada kita bahwa Ilmu Administrasi Publik tidak hanya terbatas pada gambar saja melainkan suatu disiplin ilmu yang bisa meminjam istilahnya Peter Senge (1990) putting the ideas into practice.

Administrasi publik sangat perhatian terhadap terwujudnya tata kepemerintahan yang demokratis dan amanah. Oleh karena itu, peran Ilmu administrasi publik (negara) di masa-masa yang akan datang sangat tergantung bagaiman kemampuan ilmuwan dibidang ini untuk mengembangkan konsep-konsep baru dalam mewujudkan tata kepemerintahan tersebut.

BAB VI. PENUTUP

VI.1 KESIMPULAN

Administrasi Negara merupakan segala kegiatan aparatur negara/pemerintah, untuk mencapai tujuan negara.

Administrasi Negara sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala. Ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di Asia Selatan termasuk di Indonesia, Cina, dan di Mesir kuno, dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan.

Ada tiga unsur yang membedakan dengan sistem administrasi inggris. Pertama, sistem federal dan khususnya sistem kekuasaan yang terbatas pada pemerintahan nasional. Kedua, pemisahan kekuasaan eksekutif dari kekuasaan legislatif di tingkat pemerintahan nasional, negara bagian, dan tingkat kota. Ketiga, besarnya rasa takut dan tidak percaya atas memusatnya kekuasaan eksekutif. Perasaan ini sebenarnya merupakan salah satu penyebab Revolusi Amerika berkobar.

Paradigma dalam Administrasi Negara

A. Paradigma I (Paradigma dikotomi politik administrasi, 1900-1926)

B. Paradigma II (Prinsip-Prinsip Administrasi, 1927-1937)

C. Paradigma III (Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik, 1950-1970)

D. Paradigma IV (Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi, 1956-1970)

E. Paradigma V (Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara, 1970)

Pergeseran paradigma administrasi negara ke administrasi publik akan tergambarkan dalam pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM sebagai berikut :

1.Pembangunan administrasi negara sebagai bagian dari pembangunan nasional, disampaikan dalam pengukuhan Guru Besar Prof. Soempono Djowadono.

2.Revitalisasi sektor Public menghadapi Keterbukaan Ekonomi dan Demokratisasi Politik (Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA).

3.Demokrasi dalam Birokrasi Pemerintah Peran Kontrol Rakyat dan Netralitas Birokrasi (Pengukuhan Guru Besar Prof. Miftah Thoha).

4.Reorientasi Ilmu Administrasi Publik : Dari Government ke Governance (Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Agus Dwiyanto MPA)

5.Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal Bagaimana Semangat Kompatibilitas Menjiwai Budaya Birokrasi (Pengukuhan Guru Besar Prof. Warsito Utomo)

Ilmu Administrasi Negara di Indonesia

·Ilmu administrasi negara di Indonesia masih mengikuti perkembangan negara maju lainnya. Apa yang terjadi di Amerika misalnya, diimport oleh pakar di Indonesia diintroduksi sebagai barang baru.

·Buku yang agak lengkap membahas administrasi negara di Indonesia pada tahun1978 oleh Bintoro Tjokroamidjojo tentang Administrasi Pembangunan.

·Selanjutnya Reformasi Birokrasi Publik (2003, Agus Dwiyanto), Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah (2003), Reformasi administrasi Publik, teori dan praktik (Chaizi Nasucha), Birokrasi dan Politik di Indonesia (2003, Miftah Thoha), dll.

VI.2 SARAN

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini banyak sekali terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dalam penulisan, dan materi yang penulis sajikan, untuk itu, penulis mengharpkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sebagai bahan introveksi penulis untuk makalah yang selanjutnya.