Gajah-gajah di Aceh, jika bisa berbicara, akan menyampaikan terima kasih kepada Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, yang menghibahkan 20.000 hektar tanahnya untuk konservasi gajah.
Tanah itu miliknya pribadi, dihibahkan setelah World Wide Fund for Nature (WWF) meminta Presiden  Prabowo untuk memberi tempat bagi gajah. Permintaan itu disampaikan oleh Raja Inggris, Charles III  saat bertemu dengan Raja Charles II dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ke Inggris November 2024 lalu.
Prabowo saat itu melakukan perjalanan kenegaraan pertamanya sebagai Presiden RI. Negara yang dikunjungi Prabowo termasuk China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil, Inggris, dan Uni Emirat Arab (UAE).
Di Inggris, Prabowo berhasil membawa 'oleh-oleh' investasi senilai US$ 8,5 miliar atau sekitar Rp 135,15 triliun.
"Pak Prabowo ketika bertemu dengan Raja Inggris, yang ada juga WWF di sana dan WWF, meminta kepada Pak Prabowo untuk ada wilayah konservasi gajah. Waktu itu diminta 10.000 hektare di Aceh untuk wilayah konservasi gajah," kata Hasan, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, 3 Desember 2024.
"Pak Prabowo bilang tidak 10.000 (hektar). Pak Prabowo kemudian menyumbangkan lahan beliau sebesar 20.000 hektar untuk konservasi gajah yang nanti akan dikelola oleh WWF," jelasnya.
Rencana ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam mendukung upaya pelestarian satwa liar, khususnya gajah, yang saat ini menghadapi ancaman kehilangan habitat. Lahan yang disumbangkan ini rencananya akan dikelola oleh WWF untuk menjaga kelestarian gajah di Aceh.
Menyikapi hal itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai perlunya klarifikasi lahan yang dimaksud oleh Presiden Prabowo. Apakah lahan pribadi atau lahan konsesi yang berada di PT. Tusam Hutani Lestari (PT THL) yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
Sepengetahuan WALHI Aceh, Prabowo Subianto memiliki IUPHHK berdasarkan SK.556/KptsII/1997 dengan luas areal kerja 97.300 hektare dan izin tersebut akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2035. Lahan itu tersebar di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireuen dan Aceh Utara. Sebagian besar lahan itu banyak terbengkalai dan ada juga yang sudah digarap oleh warga setempat.
Meski begitu, WALHI Aceh menilai langkah Presiden Prabowo itu dapat memperkuat upaya pelestarian 4 satwa kunci yang semakin terancam akibat degradasi hutan di Serambi Mekkah.
