Beberapa media memberi judul beritanya dengan menohok, setidaknya mirip pemilihan kata-katanya: "Kacau! PSSI Periode 2017-2019 Tidak Punya Catatan Pembukuan."
Judul itu mengambil pernyataan PSSI yang menyebutkan bahwa pembukuan pengurus PSSI periode 2017-2019 paling buruk.
Pernyataan itu berdasarkan hasil sementara audit keuangan PSSI, yang di bawah kepemimpinan Erick Thohir menggandeng firma Ernst & Young.
Buruknya, kata anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI periode 2023-2027, Arya Sinulingga menyebut bahwa pada periode 2017-2019 tidak punya catatan pembukuan. Akibatnya, PSSI sekarang harus menyewa pihak lain untuk menelusuri aliran dana yang masuk dan keluar.
Jelas, pernyataan itu sangat mengejutkan. Tidak ada catatan pembukuan adalah hal yang mencengangkan, sekaligus menimbulkan tanda tanya besar.
Organisasi sebesar PSSI, dengan pemberitaan paling banyak dibandingkan federasi atau induk organisasi olahraga lainnya, apakah sebodoh itu tidak punya catatan pembukuan. Seolah PSSI itu organisasi tukang parkir pinggir jalan yang tidak mencatat berapa pemasukan dan pengeluaran.
Publik bisa saja manggut-manggut dengan pernyataan itu, karena disampaikan oleh anggota Exco. Namun, secara logika apakah benar seblunder itu para pengurus PSSI periode 2016-2020 yang saat itu dipimpin oleh Edy Rahmayadi dengan wakil ketua umumnya Joko Driyono dan Iwan Budianto, serta Sekjen Ratu Tisha.
Edy Rahmayadi kemudian menyatakan mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum PSSI, yang disampaikannya dalam Kongres PSSI di Hotel Sofitel, Bali, Minggu, 20 Januari 2019. Saat itu ia baru terpilih sebagai Gubernur Sumatra Utara periode 2018-2023.
Dengan mundurnya Edy, pucuk organisasi PSSI untuk sementara dijabat oleh Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono. Kemudian saat Joko Driyono tersandung masalah hukum, Iwan Budianto menggantikannya.
Sasaran
Kembali pada pernyataan tidak adanya catatan pembukuan pada tahun 2017-2019.
