Hafidz Muksin, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memaparkan hasil penelitian di tahun 2021 bahwa Indonesia mengalami darurat literasi. Literasi masyarakat Indonesia sangat rendah. Terlebih kebiasaan menggunakan gawai saat ini menyebabkan minat baca menjadi kurang. Anak-anak yang rewel disuguhi gawai sebagai hiburan sehingga terbiasa dengan itu.
Menyikapi itu, pegiat literasi melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) harus bergerak cepat. Ini menjadi kesempatan bagus untuk menggenjot minat baca masyarakat. Oleh karena itu, ada tiga strategi yang bisa diterapkan, yaitu optimalisasi TBM, fasilitasi TBM, dan legalisasi TBM.
Pertama, optimalisasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Di sekolah, anak-anak hanya belajar ketika berada di kelas. Begitu jam istirahat berbunyi, anak-anak langsung lari ke kantin karena waktu istirahat yang sangat terbatas, yakni hanya berkisar 15 menit. Jadi, anak-anak lebih memilih makan karena lapar daripada berkunjung ke perpustakaan.
TBM berada di tengah masyarakat. Artinya, anak-anak bisa leluasa berkunjung ke TBM tanpa batas waktu. Jadi, anak-anak bisa membaca buku kapanpun. Tidak hanya untuk mengerjakan tugas sekolah, tetapi sekaligus menyalurkan hobi membaca. Dari sini, TBM menunjukkan perannya yang amat penting bagi masyarakat, khususnya anak-anak.
Kedua, fasilitasi TBM. Saat ini, TBM dikelola secara mandiri oleh pengelolanya. Tidak ada bantuan dari pemerintah. Sesekali ada perhatian dari pihak lain, seperti teman, penerbit, dan masyarakat. Namun, besarnya tidak sebanding dengan kebutuhan. Akibatnya, pelayanan TBM kurang optimal karena minimnya fasilitas.
Dari sini, peran pemerintah sangat ditunggu. Pemerintah perlu memberikan perhatian plus agar TBM bisa lebih berperan dalam mencerdaskan bangsa. Fasilitas dapat berupa bantuan pelatihan bagi pengelola, penyediaan bahan bacaan, hingga pendanaan kebutuhan TBM.
Ketiga, legalisasi TBM. Banyak TBM hanya mendapatkan pengakuan setingkat desa. Belum berbadan hukum, Belum mempunyai akta notaris pendirian. Belum diakui sebagai lembaga formal. Akibatnya, masyarakat masih cuek atau abai terhadap keberadaan TBM.
Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah perlu turun tangan. TBM perlu diberikan sertifikat atau surat pengesahan sebagai lembaga yang legal. Ini penting agar pengelola bisa tenang. Kadang pengelola kesulitan ketika mengajukan bantuan buku ke penerbit karena harus melampirkan surat atau sertifikat terdaftar dan sejenisnya.
