Me "Resuffle" Kabinet Kerja?

Akhir-akhir ini hangat dibicarakan media tentang wacana resuffle atau perombakan kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK . Menteri yang akan di "resuffle" belum diketahui publik dan masih sebatas dugaan belaka. Tentu ada acuan kriteria kinerja selama jangka waktu 6 bulan yang menjadi pedoman pelaksanaan "resuffle" ini. Semuanya mengacu pada program Tri Sakti dan Nawacita nya Jokowi-JK.  Kementerian mana kah yang dinilai "kurang" dalam mendukung program tersebut?

Saya anggap pelaksanaan "resuffle" kabinet ini sesuatu yang biasa di dalam kegiatan birokrasi di mana-mana. Dengan melaksanakan "resuffle" diharapkan kinerja kementerian akan lebih terarah dan fokus pada sasaram dan tujuan yang hendak dicapai oleh program.

Persoalannya, apakah dengan resuffle ini akan menjadi suatu kebijakan yang paling tepat dalam birokrasi pemerintahan? Apakah masih perlu diadakan proses pembinaan khusus terhadap kementerian/menteri yang di nilai belum memperlihatkan kinerja yang selayaknya? Apakah dalam waktu 6 bulan sudah dapat diadakan penilaian pengukuran sesuatu kinerja kementerian tertentu? Apakah dengan me resuffle Menteri ini tidak akan menimbulkan persoalan baru yaitu terjadinya konflik diantara kelompok atau partai politik yang mengutuskan Menteri di kabinet kerja ini?

Pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla. Saya lebih cenderung agar Pemerintah dapat menyarankan Menteri untuk secara selektif memilih Tim Kerja yang profesional membantu Menteri menjalankan program kerja di kementerian masing-masing. Negara kita banyak terdapat para pakar yang profesional dan belum diberdayakan dalam menjalankan roda pembangunan di kementerian yang ada.

Saatnya di pertimbangkan ke depan agar keterlibatan para pakar di Universitas Negeri dan Swasta yang berkompeten dalam spesialisasi ipteks merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam menunjang kinerja Kementeriaan sekarang. Kita memahami bahwa seorang Menteri itu berasal dari pakar yang berpengalaman di partai politik dan pengusaha sukses dan memiliki kompetensi tertentu. Namun apabila di kelilingi para pakar yang profesional di bidang yang berkaitan dengan kementerian maka itu akan lebih baik lagi.

Saya hanya orang awam dan semua keputusan kebijakan ada pada pemerintah. Me-resuffle kabinet kerja itu hak Presiden dan Wakil Presiden.Andaikata kabinet ini di resuffle justru akan menimbulkan pertanyaan baru bagi masyarakat, apakah Pemerintah telah keliru memilih Menteri dalam kabinet kerja?

Semoga pemikiran sederhana ini bermanfaat.

Salam Damai. Salam Kompasiana.

Manado, 7 Mei 2015.